Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penuntasan masalah perlintasan kereta sebidang yang terbengkalai puluhan tahun saat meninjau lokasi kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (28/4/2026). Langkah ini diambil guna meningkatkan keselamatan transportasi nasional setelah insiden maut yang merenggut belasan nyawa.
Dilansir dari Kompas.com, pemerintah mencatat terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan di Pulau Jawa yang belum memiliki penjagaan atau belum dialihkan menjadi jalur layang. Presiden menegaskan perlunya percepatan solusi infrastruktur untuk menghapus risiko kecelakaan di perlintasan kereta api.
"Ini saya kira dari zaman Belanda ya? Sudah berapa puluh tahun sekarang ya sudah lah kita selesaikan semua itu," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah kini mematangkan dua skema utama, yakni pembangunan flyover untuk memisahkan arus kendaraan dengan jalur kereta serta penempatan petugas penjaga di titik-titik rawan. Anggaran sebesar Rp 4 triliun diproyeksikan untuk mendukung implementasi kebijakan keselamatan tersebut.
"Nanti pelaksanaannya kita tunjuk," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Kepala Negara menekankan bahwa upaya ini merupakan langkah konkret yang seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Fokus utama pemerintah saat ini adalah meminimalkan potensi bahaya bagi masyarakat yang melintasi jalur rel.
"Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan sekarang kita lakukan," ucap Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Persoalan ini turut mendapat atensi dari parlemen yang menyoroti luasnya sebaran titik bahaya di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda memaparkan bahwa data menunjukkan jumlah perlintasan sebidang di seluruh Indonesia mencapai kisaran 3.000 hingga 4.000 titik.
"Saat ini hanya 1.200 an titik perlintasan sebidang yang dijaga baik oleh PT KAI, Pemda, maupun Dishub. Sementara ada 2.600 titik yang tanpa penjagaan," kata Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Huda menambahkan bahwa kondisi di lapangan masih menyisakan banyak jalur tidak resmi yang membahayakan operasional kereta api maupun pengguna jalan raya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi otoritas terkait.
"Sedangkan sisanya adalah perlintasan liar," lanjut Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Tinjauan ini dipicu oleh tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Insiden bermula ketika rangkaian KRL tertahan akibat adanya kendaraan taksi yang mogok di perlintasan sebidang di depan jalur kereta tersebut.
Hingga pukul 08.45 WIB, otoritas mencatat total 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Merespons situasi darurat ini, PT KAI mengambil kebijakan untuk membatalkan 19 perjalanan kereta api jarak jauh pada hari yang sama.
