Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan jalan layang atau flyover di perlintasan sebidang Bulak Kapal, Kota Bekasi, pada Selasa (28/4/2026). Langkah ini diambil guna merespons kecelakaan maut antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek yang terjadi Senin (27/4/2026) malam.
Dilansir dari Megapolitan, insiden tragis di Stasiun Bekasi Timur tersebut mengakibatkan tujuh penumpang KRL meninggal dunia dan 81 orang lainnya luka-luka. Peristiwa bermula saat sebuah taksi tertemper KRL di lintasan yang minim penjagaan hingga memicu tabrakan antarkereta.
Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung para korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid sebelum memberikan pernyataan mengenai kondisi infrastruktur pelintasan kereta api. Ia menegaskan perlunya tindakan nyata untuk mengatasi kerawanan di titik-titik tersebut.
"Secara garis besar memang kita perhatikan di lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak terjaga ya. Kita segera akan atasi," ucap Prabowo, Presiden RI.
Pemerintah pusat melalui bantuan Presiden akan segera merealisasikan usulan pemerintah daerah terkait pembangunan flyover di titik-titik padat lalu lintas. Hal ini dianggap sebagai solusi mendesak mengingat tingginya mobilitas warga di wilayah Bekasi.
"Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden," jelas Prabowo, Presiden RI.
Masalah pelintasan tanpa palang pintu ini disebut telah berlangsung selama puluhan tahun sejak era kolonial. Presiden menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk memperbaiki ribuan titik serupa di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.
"Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman Belanda ya, sudah berapa puluh tahun. Sekarang sudahlah, kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera, kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover. Nanti pelaksanaannya kita tunjuk, kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun ya secara keseluruhan," ucap Prabowo, Presiden RI.
Di lokasi yang berbeda, Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradj memberikan klarifikasi mengenai pembagian wewenang pengamanan pelintasan. Ia meluruskan persepsi masyarakat terkait tanggung jawab penyediaan palang pintu kereta.
"Nanti kita akan evaluasi, tapi yang jelas, palang pintu sebidang itu bukan kewajiban KAI. Ini banyak orang yang enggak tahu. Bikin palang pintu bukan kewajiban KAI, bukan," tegas Said Aqil, Komisaris Utama PT KAI.
Said menjelaskan bahwa operasional kereta api merupakan tugas utama KAI, sedangkan aspek keselamatan di pelintasan sebidang merupakan ranah pemerintah daerah. Koordinasi antara kementerian terkait dan pimpinan daerah menjadi kunci penyelesaian masalah ini.
"(Itu kewajiban) Pemerintah daerah, pemerintah setempat. Ya perbatasan Kemenhub, berkoordinasi dengan kepala daerah, Kemendagri juga. KAI itu kewajibannya cuma menjalankan kereta api, narik tiket itu aja. Saya sendiri sebelum jadi Komut enggak paham, saya kira palang itu kewajiban KAI, bukan," jelas Said Aqil, Komisaris Utama PT KAI.
Tantangan utama dalam pengadaan fasilitas keamanan ini terletak pada besarnya biaya pembangunan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Minimnya anggaran sering kali menghambat pelaksanaan kolaborasi yang sudah direncanakan sebelumnya.
"Malah waktu di Jawa Timur semua kumpul bupati-bupati yang ada sebidang itu. Waktunya oke, kolaborasi ya, tapi belum ada pelaksanaannya. Bikin palang yang bagus itu Rp 3 miliar satu. Bukan barang murah," ungkap Said Aqil, Komisaris Utama PT KAI.
Data kecelakaan menunjukkan tabrakan terjadi antara KRL Cikarang PLB 5568A dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi GambirÔÇôSurabaya Pasar Turi pukul 20.52 WIB di KM 28+920. Sebanyak 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan selamat, sementara korban luka KRL masih menjalani perawatan di delapan rumah sakit di wilayah Bekasi.
