Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembenahan pelintasan sebidang jalur kereta api setelah meninjau lokasi tabrakan antara KA Argo Merbabu Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (29/4/2026).
Langkah ini diambil guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akibat minimnya pengamanan di titik-titik persilangan jalan raya dengan jalur rel. Dilansir dari Money, insiden terbaru tersebut mengakibatkan 15 penumpang meninggal dunia.
Prabowo menegaskan perlunya penyelesaian segera atas persoalan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun ini tanpa ada perbaikan yang signifikan.
"Sudah berapa puluh tahun sekarang ya sudah lah kita selesaikan semua itu," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Kecelakaan maut di Bekasi dipicu oleh mobil taksi listrik yang mogok di tengah rel setelah melewati perlintasan sebidang yang kerap digunakan warga setempat. Akibatnya, rangkaian KRL baru buatan China tertemper hingga jalur mengalami gangguan teknis yang berujung pada tabrakan beruntun.
"Tapi secara garis besar kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya?" ujar Prabowo Subianto.
Dalam tinjauannya, Presiden merespons permintaan Pemerintah Kota Bekasi terkait pembangunan infrastruktur pendukung untuk menghindari jalur berbahaya di kawasan padat penduduk tersebut.
"Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya," tutur Prabowo Subianto.
Presiden memastikan proyek pembangunan jembatan layang tersebut akan menggunakan anggaran khusus guna mempercepat eksekusi di lapangan.
"Segera dibangun flyover langsung oleh Bantuan Presiden," kata Prabowo Subianto.
Pemerintah secara nasional telah menyiapkan dana sebesar Rp 4 triliun yang dialokasikan untuk memperkuat keamanan pada 1.800 titik pelintasan sebidang di Pulau Jawa.
"Nanti pelaksanaannya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun ya," kata Prabowo Subianto.
Kepala Negara menekankan bahwa penggelontoran anggaran besar ini merupakan kebutuhan mendesak demi menjamin keselamatan masyarakat luas di sekitar jalur kereta api.
"Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan sekarang kita lakukan," tegas Prabowo Subianto.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa seluruh pendanaan proyek pengamanan transportasi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN)," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa program pembangunan pintu perlintasan dan flyover ini sebenarnya sudah masuk dalam rencana kerja tahunan pemerintah.
"Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini sebagaimana diarahkan Bapak Presiden kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki harus ada pintunya," ujar Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN.
Dony menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan Kementerian Perhubungan terus dilakukan untuk mendukung penyediaan prasarana keselamatan yang memadai.
"Itu dari pemerintah, dari kami juga ada bujet juga tetapi dari pemerintah memang ini kan Kemenhub yang memang prasarana itu menjadi dari pemerintah juga," kata Dony Oskaria.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan data bahwa mayoritas dari ribuan pelintasan sebidang di seluruh Indonesia saat ini masih berstatus tanpa penjagaan resmi.
"Mayoritas pelintasan sebidang ini tanpa penjagaan sehingga kerap memicu kecelakaan kereta," kata Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Huda merinci bahwa dari total sekitar 4.000 titik perlintasan, hanya 1.200 lokasi yang memiliki petugas penjaga, sementara sisanya dikategorikan sebagai perlintasan liar atau tidak terjaga.
"Sementara ada 2.600 titik yang tanpa penjagaan. Sedangkan sisanya adalah perlintasan liar," ujar Syaiful Huda.
