Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, memberikan perhatian serius terhadap banyaknya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) yang padam. Kondisi ini ditemukan pada sejumlah titik di ruas jalan nasional maupun jalan provinsi yang melintasi wilayah Tangerang Selatan.
Menurut Pilar, perbaikan dan peremajaan lampu jalan tersebut harus segera dilakukan oleh pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk menekan potensi angka kecelakaan lalu lintas serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas di area yang gelap.
Sebagai daerah penyangga, jalan-jalan utama di Tangerang Selatan diketahui terus beroperasi selama 24 jam penuh. Oleh karena itu, keberadaan lampu jalan yang berfungsi optimal sangat krusial bagi kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan.
Pilar menambahkan bahwa banyak warga setempat yang masih beraktivitas di luar rumah hingga larut malam. Penerangan yang memadai sangat dibutuhkan untuk membantu penglihatan pengendara, terutama saat kondisi cuaca buruk seperti hujan deras.
Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten
Masalah lampu jalan yang tidak aktif ini sudah disampaikan secara langsung kepada Gubernur Banten, Andra Soni. Pembahasan tersebut dilakukan dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar beberapa waktu yang lalu.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah percepatan perbaikan fasilitas ini. Selain masalah keamanan, lampu jalan yang terang juga dinilai dapat menggairahkan roda ekonomi bagi pelaku usaha di sekitar jalan tersebut.
Beberapa wilayah strategis yang menjadi fokus perhatian antara lain adalah kawasan Ciputat dan Pamulang. Di kedua lokasi tersebut, banyak ditemukan lampu jalan yang sudah usang dan tidak lagi berfungsi secara optimal.
Pemkot Tangsel juga mendukung upaya Gubernur Banten dalam mendorong Kementerian terkait agar segera mengoptimalkan pemasangan PJU. Kerja sama lintas sektoral ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi penerangan di seluruh wilayah Banten.
Data Kebutuhan dan Pengelolaan Lampu Jalan
Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkapkan bahwa kebutuhan lampu jalan baru diperkirakan mencapai 8.000 titik. Ribuan titik tersebut tersebar di berbagai ruas jalan nasional yang memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat.
Rincian mengenai cakupan jalan nasional di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
- Total panjang ruas jalan nasional di wilayah Banten mencapai kurang lebih 567,9 kilometer.
- Cakupan jalan tersebut melintasi delapan kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Banten.
- Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang tercatat memiliki ruas jalan nasional terpanjang di provinsi tersebut.
Data di atas menunjukkan betapa luasnya jangkauan yang perlu mendapatkan fasilitas penerangan yang layak. Pihak berwenang kini terus memetakan area mana saja yang harus menjadi prioritas utama pemasangan.
Skema Pembiayaan dan Kerja Sama Operasional
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, mengakui masih banyak jalan kewenangan pusat yang minim penerangan. Saat ini, terdapat berbagai pola pengelolaan yang diterapkan untuk menjaga keberlangsungan operasional lampu jalan tersebut.
Untuk lampu yang dibangun pemerintah pusat, biaya tagihan listriknya sering kali dibantu oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Pemprov Banten sendiri secara rutin mengalokasikan anggaran yang cukup besar demi memastikan lampu jalan tetap menyala.
Berikut adalah ringkasan data pengelolaan dan anggaran PJU di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten:
| Aspek Pengelolaan | Keterangan Data |
|---|---|
| Jumlah Lampu yang Dibiayai Pemprov | Sekitar 5.000 titik lampu |
| Total Anggaran Listrik Tahunan | Mencapai Rp4 miliar per tahun |
| Mekanisme Kerja Sama | MoU antara Pemerintah Daerah dan BPTD |
| Wilayah Contoh Kerja Sama | Kabupaten Lebak |
Tabel ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan penerangan jalan memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit setiap tahunnya. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) akan semakin diperkuat.
Langkah kerja sama ini diharapkan mampu menjadi solusi permanen agar jalan nasional di Banten tidak lagi gelap. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadirkan infrastruktur publik yang berkualitas.
