Media di Jerman melaporkan adanya serangan phishing skala besar yang menyasar platform pesan singkat Signal. Serangan siber ini dilaporkan didalangi oleh peretas asal Rusia dan berdampak pada lingkungan pemerintahan Jerman.
Dilansir dari Detik iNET, salah satu korban yang terdampak adalah Presiden Bundestag, Julia Kl├Âckner. Pemerintah Jerman meyakini bahwa kampanye siber yang sangat terarah ini kemungkinan besar berasal dari pihak Rusia.
Laporan dari Der Spiegel menyebutkan bahwa informasi mengenai serangan ini diperoleh dari sumber di pemerintahan Jerman. Investigasi menunjukkan setidaknya 300 akun Signal milik individu di bidang politik telah terpengaruh oleh aksi peretasan tersebut.
Para hacker menggunakan taktik phishing untuk membujuk pengguna agar memberikan kode verifikasi keamanan serta kata sandi. Melalui metode ini, pelaku dapat mengambil alih akun pribadi dan mengakses riwayat obrolan grup serta file yang dikirim.
Signal telah memberikan konfirmasi melalui unggahan di media sosial mengenai adanya serangan phishing yang ditargetkan ini. Mereka mengakui bahwa insiden tersebut menyebabkan beberapa kasus pengambilalihan akun pengguna.
Keterlibatan Aktor Siber Negara
Dinas Intelijen dan Keamanan Umum Belanda (AIVD) memberikan pernyataan tegas mengenai aktor di balik serangan ini pada 9 Maret. Mereka mengidentifikasi keterlibatan peretas negara dalam skala global.
"Peretas negara Rusia terlibat dalam kampanye siber global skala besar untuk mendapatkan akses ke akun Signal dan WhatsApp milik pejabat tinggi, personel militer, dan pegawai negeri sipil," ujar Dinas Intelijen dan Keamanan Umum Belanda (AIVD).
Direktur FBI, Kash Patel, juga menyatakan pada Maret bahwa pihaknya telah mengidentifikasi aktor siber yang terkait dengan intelijen Rusia. Kelompok ini diketahui menargetkan berbagai layanan pesan terenkripsi, termasuk Signal.
Pergeseran Strategi Perang Hibrida
Aktivitas siber Rusia dilaporkan mengalami pergeseran sejak terjadinya invasi ke Ukraina. Operasi siber kini lebih diarahkan pada tindakan yang mengganggu dan merusak, terutama yang menargetkan negara-negara sekutu Barat Ukraina.
Pemerintah di Eropa berulang kali menuduh Moskow meningkatkan operasi siber sebagai bagian dari strategi perang hibrida. Serangan ini mencakup pelanggaran infrastruktur sipil hingga upaya gangguan terhadap proses pemilihan umum di luar negeri.
Moskow sendiri secara konsisten membantah tuduhan tersebut selama bertahun-tahun. Pihak Rusia menepis laporan-laporan serangan siber itu dan menyebutnya sebagai bagian dari propaganda anti-Rusia.
Pejabat Federal untuk Perlindungan Konstitusi dan Keamanan Informasi Jerman telah menginformasikan para korban yang terdampak. Perangkat yang terinfeksi telah diperiksa secara intensif untuk menghentikan kebocoran data lebih lanjut.
