Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya peran akuntan publik yang memiliki izin resmi dalam menjamin kualitas laporan keuangan. Pelibatan profesi akuntansi yang kompeten dinilai menjadi kunci utama untuk menciptakan laporan keuangan perusahaan yang kredibel dan dapat diandalkan.
Isu krusial ini menjadi sorotan utama dalam acara Sosialisasi Jasa Profesi Akuntansi yang ditujukan bagi perusahaan skala menengah dan besar anggota Kadin Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026 tersebut, merupakan bentuk kolaborasi nyata antara Kadin Indonesia dengan otoritas terkait.
Pihak pemerintah diwakili oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan dalam menyelenggarakan edukasi ini. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pelaku usaha dari berbagai sektor yang tergabung dalam himpunan serta asosiasi anggota Kadin Indonesia.
Direktur PPPK, Erawati, turut hadir dan memberikan paparan sebagai pembicara kunci atau keynote speaker dalam webinar tersebut. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.
Herman Juwono, selaku Wakil Ketua Komite Tetap Asosiasi Jasa Asuransi dan Keuangan Kadin Indonesia, memberikan pandangannya terkait standar laporan keuangan. Menurutnya, dokumen keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan sudah seharusnya bersifat transparan, andal, dan sesuai aturan akuntansi.
Selain faktor teknis, laporan keuangan juga memikul tanggung jawab moral dalam bentuk akuntabilitas kepada pemilik perusahaan. Herman menegaskan bahwa data keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem bisnis.
Pihak-pihak yang membutuhkan akuntabilitas laporan keuangan mencakup beberapa elemen penting berikut:
- Pemilik usaha dan jajaran investor yang menanamkan modalnya di perusahaan.
- Para kreditor atau pihak perbankan yang memberikan fasilitas pendanaan.
- Mitra usaha atau rekanan bisnis yang menjalin kerja sama strategis.
- Seluruh karyawan perusahaan serta para regulator atau instansi pemerintah terkait.
Kebutuhan akan data yang akurat bagi para pemangku kepentingan di atas menjadikan keterlibatan akuntan berizin sebagai sebuah kewajiban bagi perusahaan. Hal ini disampaikan oleh Herman dalam sambutan resminya yang dikutip pada Rabu, 27 Mei 2026.
Herman menjelaskan bahwa kehadiran profesi akuntansi yang memiliki kompetensi tersertifikasi sangat vital untuk memvalidasi kualitas laporan keuangan. Melalui validasi tersebut, perusahaan dapat membangun kepercayaan publik yang lebih kuat di pasar.
Selain meningkatkan reputasi, penggunaan jasa akuntan profesional juga membantu perusahaan dalam menjalankan tata kelola usaha yang baik atau Good Corporate Governance. Pola kerja yang sistematis akan meminimalisir risiko kesalahan pencatatan yang merugikan di masa depan.
Aspek akuntansi dan perpajakan sendiri merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari operasional setiap entitas bisnis di Indonesia. Mulai dari skala usaha kecil hingga konglomerasi besar, semuanya memerlukan pencatatan keuangan yang rapi dan sesuai hukum.
Saat ini, Kadin Indonesia menaungi lebih dari 200 asosiasi usaha dan himpunan yang berstatus sebagai Anggota Luar Biasa. Di dalamnya termasuk organisasi profesi besar seperti IAPI, IKPI, AKP2I, Perkoppi, hingga P3KPI yang fokus pada bidang akuntansi dan pajak.
Tujuan utama dari penyelenggaraan sosialisasi jasa profesi akuntansi ini meliputi beberapa poin strategis:
- Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi.
- Mengenalkan berbagai peran dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap tingkatan profesi akuntansi.
- Menjelaskan perbedaan mendasar antara jasa penyusunan laporan keuangan dengan jasa audit laporan keuangan.
- Mendorong perusahaan untuk selalu memverifikasi status perizinan tenaga akuntansi di Kementerian Keuangan.
Melalui poin-poin tersebut, diharapkan pengusaha tidak lagi bingung dalam menentukan jenis layanan akuntansi yang mereka butuhkan. Edukasi mengenai jenjang profesi mulai dari akuntan beregister hingga akuntan publik menjadi informasi dasar yang sangat diperlukan.
Dalam kesempatan tersebut, Herman Juwono hadir mewakili Benny Soetrisno yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan Kadin Indonesia. Herman menekankan bahwa pemahaman standar laporan keuangan berdampak langsung pada kualitas manajerial perusahaan.
Ia menaruh harapan besar agar kegiatan sosialisasi ini mampu menyegarkan kembali wawasan para pemimpin perusahaan mengenai jasa profesi keuangan. Kesadaran pimpinan merupakan langkah awal dalam menciptakan budaya keterbukaan informasi keuangan yang sehat.
Herman juga mengingatkan peran strategis Direktorat PPPK sebagai lembaga regulator yang mengawasi serta membina profesi keuangan di tanah air. Lembaga ini bertanggung jawab memastikan para akuntan dan auditor bekerja sesuai dengan kode etik dan aturan yang berlaku.
Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara pihak regulator dan dunia usaha sangat dibutuhkan untuk meningkatkan standar akuntabilitas nasional. Kerja sama ini diharapkan mampu menekan angka penyimpangan laporan keuangan di sektor usaha menengah maupun besar.
Sebagai penutup, Herman menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Direktorat PPPK atas dukungan penuh dalam menyelenggarakan webinar kolaboratif ini. Ia optimis kegiatan edukasi semacam ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia.
Penyusunan laporan keuangan yang akurat bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif semata bagi perusahaan. Lebih dari itu, hal tersebut merupakan refleksi dari integritas bisnis dan profesionalisme dalam menjalankan roda ekonomi di tengah persaingan global.
