Pemerintah Amerika Serikat melalui Pentagon dilaporkan telah meresmikan kesepakatan dengan Google untuk mengintegrasikan sistem kecerdasan buatan Gemini ke dalam jaringan rahasia militer pada Kamis, 30 April 2026. Langkah ini diambil di tengah protes ratusan karyawan Google terhadap keterlibatan perusahaan dalam proyek pertahanan.
Integrasi teknologi tersebut sejalan dengan visi Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang berambisi mentransformasi militer Amerika Serikat menjadi pasukan berbasis kecerdasan buatan. Dilansir dari Detik iNET, informasi kesepakatan rahasia ini pertama kali diungkapkan oleh seorang pejabat pemerintah yang enggan disebutkan identitasnya.
Juru bicara Google, Kate Dreyer, menyatakan dukungan perusahaan terhadap sektor keamanan nasional melalui infrastruktur teknologi. Meskipun tidak merinci detail kontrak, pihak manajemen menekankan komitmen terhadap batasan penggunaan teknologi tersebut.
"Kami bangga menjadi bagian dari konsorsium luas yang terdiri dari laboratorium AI terkemuka serta perusahaan teknologi dan cloud yang menyediakan layanan infrastruktur AI untuk mendukung keamanan nasional," ujar Dreyer.
Penegasan mengenai batasan etis penggunaan kecerdasan buatan juga disampaikan untuk meredam kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan teknologi AI dalam operasi militer.
"Dreyer juga menambahkan bahwa Google tetap berpegang teguh pada konsensus bahwa AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik atau persenjataan otonom tanpa adanya pengawasan manusia yang tepat," kata Dreyer.
Mantan pejabat senior pertahanan, Michael Horowitz, mengungkapkan bahwa Departemen Pertahanan AS telah lama menggunakan sistem AI, termasuk dalam analisis rekaman drone dan dukungan target intelijen. Saat ini, Pentagon juga tengah menegosiasikan kontrak serupa dengan penyedia AI lain untuk penggunaan yang sah.
Namun, negosiasi dengan Anthropic sempat menemui jalan buntu setelah CEO Anthropic, Dario Amodei, meminta jaminan keamanan penggunaan model AI mereka agar tidak disalahgunakan oleh militer.
Hegseth kemudian melabeli Anthropic sebagai risiko rantai pasokan nasional sebelum akhirnya Presiden Donald Trump melarang lembaga federal menggunakan produk perusahaan tersebut pada Februari lalu. Di sisi lain, OpenAI melakukan penyesuaian klausul kontrak setelah menerima kritik dari masyarakat luas.
"CEO OpenAI, Sam Altman, mengubah klausul kesepakatan agar layanan OpenAI "tidak digunakan secara sengaja untuk pengawasan domestik terhadap warga negara AS."" tulis laporan tersebut.
Penasihat Senior Center for AI Safety, Brian McGrail, memberikan peringatan mengenai transparansi kontrak yang bersifat tertutup tersebut. Ia menilai pengawasan publik terhadap implementasi larangan pengawasan domestik akan sulit dilakukan.
"Karena isi kontrak kerja sama ini bersifat tertutup dan rahasia, McGrail menyebut publik akan sangat kesulitan untuk menilai seberapa kuat sebenarnya larangan pengawasan domestik tersebut ditegakkan, demikian dikutip detikINET dari NBC News, Kamis (30/4/2026)." pungkas laporan tersebut.
