Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa adopsi kecerdasan artifisial (AI) harus dikendalikan demi melindungi kepentingan publik dan menjaga nilai demokrasi. Langkah ini diambil di tengah kuatnya pengaruh platform teknologi global agar tidak hanya berorientasi pada bisnis, seperti dilansir dari Investor Daily pada Senin (25/5/2026).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria menyatakan komitmen penuh pemerintah dalam membangun ekosistem teknologi yang aman. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang dirugikan oleh disrupsi teknologi.
ÔÇ£Tujuan kami jelas, yaitu membangun ekosistem AI yang mendorong inovasi sekaligus melindungi nilai-nilai sosial masyarakat dan prinsip demokrasi. Bagi kami, AI yang bertanggung jawab berarti memperkuat literasi AI agar masyarakat dan angkatan kerja siap menghadapi transformasi ini,ÔÇØ ujar Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Lompatan teknologi AI dinilai memicu tantangan baru terkait etika, tata kelola, ancaman disinformasi, hingga monopoli kekuatan teknologi. Isu mendesak tersebut juga digarisbawahi dalam International AI Safety Report 2026 yang didukung oleh 30 negara termasuk Indonesia.
ÔÇ£Keamanan AI tidak lagi dapat dianggap sebagai isu sekunder. Keamanan AI harus menjadi bagian dari arsitektur inti pengembangan AI itu sendiri," tegas Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Indonesia memandang AI sebagai pilar strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan layanan publik. Namun, perjalanannya wajib dikawal oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi manfaat melalui regulasi yang adaptif.
ÔÇ£Keamanan AI merupakan tantangan global. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengatasinya sendirian. Karena itu, kemitraan, standar bersama, dan dialog berkelanjutan menjadi semakin penting,ÔÇØ pungkas Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Kekhawatiran global saat ini meningkat seiring kemampuan AI memproduksi konten manipulatif seperti deepfake teks, suara, dan video. Teknologi AI generatif tersebut kerap disalahgunakan untuk menyebarkan kampanye disinformasi terstruktur di panggung politik global.
