Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara di Sulawesi Utara resmi meluncurkan program keringanan pajak daerah bagi masyarakat luas. Program ini mencakup pemberian diskon pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta kebijakan pemutihan denda.
Kesempatan istimewa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni hingga berakhir pada 31 Agustus 2026 mendatang. Warga diharapkan dapat memanfaatkan periode tiga bulan ini untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka dengan biaya yang lebih ringan.
Upaya Meringankan Beban Ekonomi Masyarakat
Bupati Minahasa Utara, Joune J. E. Ganda, menjelaskan bahwa inisiatif ini diambil sebagai langkah konkret pemerintah untuk membantu kondisi finansial warga. Melalui kebijakan ini, diharapkan beban pengeluaran masyarakat dalam membayar pajak dapat berkurang secara signifikan.
Selain membantu warga, Bupati Joune juga memiliki optimisme bahwa program insentif ini akan berdampak positif pada kas daerah. Peningkatan kepatuhan membayar pajak diproyeksikan mampu mendongkrak realisasi penerimaan PBB-P2 serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum.
Bupati Joune J. E. Ganda memberikan pernyataan resmi terkait tujuan program ini:
"Pemberian insentif ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat dalam memberikan keringanan ekonomi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Minahasa Utara untuk segera mengambil kesempatan emas ini," ungkapnya pada Selasa (2/6/2026).
Kutipan tersebut menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat selama periode program berlangsung. Dengan membayar pajak tepat waktu, warga juga turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah Minahasa Utara.
Rincian Besaran Diskon PBB-P2
Selama periode promo tiga bulan ke depan, wajib pajak di Kabupaten Minahasa Utara dapat menikmati tiga kategori potongan harga yang berbeda. Besaran diskon tersebut ditentukan berdasarkan nilai ketetapan pajak yang tertera pada surat tagihan masing-masing warga.
Pemerintah telah membagi skema potongan ini agar dapat menyasar berbagai lapisan wajib pajak secara adil. Program ini tidak hanya berlaku untuk tunggakan lama, tetapi juga mencakup penetapan PBB-P2 terbaru yang diterbitkan pada tahun pajak 2026.
Berikut adalah rincian lengkap mengenai besaran diskon PBB-P2 yang tersedia untuk warga:
- Diskon sebesar 20 persen diberikan bagi warga yang memiliki nilai ketetapan PBB-P2 dengan nominal sampai dengan Rp100.000.
- Diskon sebesar 10 persen tersedia untuk nilai ketetapan pajak yang berada di rentang lebih dari Rp100.000 hingga Rp5.000.000.
- Diskon sebesar 5 persen diperuntukkan bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan PBB-P2 di atas nominal Rp5.000.000.
Penetapan besaran diskon ini sengaja disusun secara berjenjang guna memastikan keadilan bagi seluruh kategori pemilik lahan dan bangunan. Semakin cepat warga melakukan pembayaran, semakin besar pula manfaat keringanan yang bisa didapatkan sesuai ketentuan di atas.
Pemutihan Denda dan Penghapusan Sanksi
Selain potongan harga pada pokok pajak, Pemkab Minahasa Utara juga menghadirkan kebijakan pemutihan sanksi administrasi. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Minahasa Utara, Christian Katuuk.
Kebijakan pemutihan ini berupa penghapusan bunga atau denda yang biasanya muncul akibat keterlambatan pembayaran pajak di masa lalu. Hal ini menjadi solusi bagi warga yang memiliki tunggakan agar bisa kembali tertib pajak tanpa terbebani denda yang menumpuk.
Beberapa ketentuan penting terkait program pemutihan pajak ini perlu diperhatikan oleh masyarakat:
| Kategori Layanan | Ketentuan dan Persyaratan |
|---|---|
| Objek Pemutihan | Hanya berlaku untuk tagihan PBB-P2 tahun pajak 2025 ke bawah. |
| Batas Waktu | Program berakhir serentak dengan masa diskon pada 31 Agustus 2026. |
| Biaya Administrasi | Seluruh layanan pemutakhiran data dan administrasi tidak dipungut biaya (gratis). |
| Kriteria Pembayaran | Wajib dilakukan selama periode stimulus program berlangsung. |
Tabel di atas merangkum syarat utama agar wajib pajak bisa mendapatkan penghapusan denda secara penuh. Sangat penting untuk mencatat bahwa setelah tanggal 31 Agustus 2026, aturan denda normal akan kembali diberlakukan bagi mereka yang belum membayar.
Layanan Pemutakhiran Data di Bapenda
Pihak Bapenda Minahasa Utara juga menyadari bahwa mungkin masih ada warga yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Terkait kendala ini, Christian Katuuk mengimbau masyarakat untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar tidak kehilangan momentum diskon.
Masyarakat yang ingin melakukan perubahan data atau memperbaiki kesalahan informasi pada surat pajak juga dipersilakan melapor. Petugas di kantor Bapenda siap melayani proses pemutakhiran data tersebut demi akurasi penagihan pajak di masa depan.
Kepala Bapenda Minahasa Utara memberikan jaminan mengenai transparansi layanan tersebut:
"Kami pastikan bahwa seluruh proses administrasi maupun layanan pemutakhiran data di kantor Bapenda tidak dipungut biaya alias gratis. Jangan lewatkan momentum ini, karena setelah lewat 31 Agustus, sanksi denda akan kembali berlaku normal," tegas Christian.
Dengan adanya jaminan layanan gratis, warga diharapkan tidak ragu untuk mendatangi kantor pajak terdekat. Kemudahan ini diberikan semata-mata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya bagi kemajuan daerah.
