Pemerintah Kota Bekasi saat ini tengah menanti kepastian mengenai skema bantuan dari pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan flyover Bulak Kapal di Bekasi Timur pada Senin (11/5/2026). Langkah koordinasi ini diambil sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memitigasi kecelakaan di pelintasan sebidang.
Proyek tersebut sebelumnya telah mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp 20 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2026. Skema awal direncanakan berjalan secara multiyears hingga akhir 2027, namun rencana tersebut berubah menyusul instruksi percepatan dari pihak Istana, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai bantuan pusat masih berada pada tahap koordinasi antarlembaga. Sejauh ini, pemerintah daerah telah mengikuti dua kali rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
"Saat ini masih menunggu skemanya bantuan Presiden seperti apa. Apakah lewat Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, atau langsung ke daerah. Masih menunggu tindak lanjut dari Kemenko Infrastruktur dan Setneg," ujar Idi Sutanto, Kepala Dinas DBMSDA Kota Bekasi.
Pemerintah daerah saat ini memposisikan diri untuk menunggu arahan resmi lebih lanjut meski pembahasan sudah mencapai tingkat kementerian. Idi menyatakan bahwa pertemuan terakhir telah melibatkan Kementerian Keuangan dan Kemenko Infrastruktur.
"Karena kami pemerintah daerah, fungsinya hanya menanyakan. Terakhir hari Kamis kemarin rapat dari Kemenkeu dan Kemenko Infrastruktur. Sudah naik level, tapi belum ada arahan resmi," kata Idi Sutanto.
Ia berharap keputusan resmi dapat segera terbit dalam waktu dekat untuk memberikan kepastian jadwal konstruksi. Hal ini berkaitan dengan rencana pengalihan anggaran daerah jika bantuan pusat terealisasi.
"Mudah-mudahan satu dua minggu ada kabar, nanti baru kami bisa pastikan," ujarnya.
Idi menambahkan bahwa jika dana bantuan Presiden dialokasikan untuk Bulak Kapal, maka anggaran yang semula direncanakan untuk proyek tersebut akan diusulkan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Bulan-bulan.
"Kalau memang bantuan Presiden jadi untuk Bulak Kapal, berarti anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan bisa kami usulkan untuk digeser ke Bulan-bulan," ujar Idi Sutanto.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memaparkan bahwa proyek ini memerlukan pembebasan lahan seluas lebih dari satu hektar yang mencakup area dari Jalan HM Joyo Martono hingga Lapas Bulak Kapal. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah tersebut diperkirakan mencapai Rp 116 miliar.
"Yang jelas lebih dari 1 hektar, jadi lebih dari 10.000 meter persegi. Dan anggarannya hampir Rp 116 miliar," ujar Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi.
Hingga Senin (4/5/2026), Tri mengaku pihaknya masih memantau perkembangan mekanisme bantuan fisik yang dijanjikan oleh pusat. Kendati demikian, proses administratif di tingkat daerah tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Ya nanti kita tinggal lihat saja bagaimana proses dari bantuan Presiden. Apakah nanti dapat fisiknya atau bagaimana," kata Tri Adhianto.
Pihak pemerintah kota berkomitmen untuk menyelesaikan porsi kewajiban daerah sebelum memasuki tahap konstruksi fisik. Target pembersihan lahan diharapkan selesai sebelum memasuki bulan Juni.
"Yang penting kewajiban pemerintah daerah terkait pembebasan lahan akan kita selesaikan nanti di akhir bulan Mei," ujar Tri Adhianto.
Urgensi pembangunan jembatan layang ini dipicu oleh kecelakaan tragis antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line pada Senin (27/4/2026) di Bekasi Timur. Insiden tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 90 orang lainnya luka-luka.
Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid dan menyoroti bahaya pelintasan kereta api yang tidak terjaga. Presiden menyatakan pemerintah pusat menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk pengamanan pelintasan sebidang secara nasional.
"Secara garis besar memang kita perhatikan di lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak terjaga. Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat dan keperluan kereta api sangat mendesak," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
