Pemerintah Kota Bekasi berencana mengalihkan anggaran bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 20 miliar ke proyek infrastruktur lain pada Senin (11/5/2026). Pengalihan ini dilakukan apabila proyek flyover Bulak Kapal di Bekasi Timur mendapat kepastian bantuan percepatan pembangunan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Rencana pergeseran anggaran tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk flyover Bulak Kapal akan diusulkan untuk pembangunan di kawasan Bulan-bulan.
"Kalau memang bantuan Presiden jadi untuk Bulak Kapal, berarti anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan bisa kami usulkan untuk digeser ke pembangunan di Bulan-bulan," ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto.
Idi menjelaskan bahwa proyek tersebut awalnya dirancang menggunakan skema tahun jamak atau multiyears dengan target penyelesaian pada akhir 2027. Namun, pemerintah daerah kini memilih menunggu kejelasan mekanisme bantuan dari pusat setelah adanya arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Saat ini masih menunggu skema bantuan Presiden seperti apa. Apakah lewat Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, atau langsung ke daerah. Masih menunggu tindak lanjut dari Kemenko Infrastruktur dan Setneg," kata Idi.
Hingga saat ini, Pemkot Bekasi telah mengikuti dua kali rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Meski koordinasi sudah mencapai tingkat kementerian, arahan resmi mengenai pelaksanaan proyek tersebut belum diterima oleh pihak daerah.
"Karena kami pemerintah daerah, fungsinya hanya menanyakan. Terakhir hari Kamis kemarin rapat dari Kemenkeu dan Kemenko Infrastruktur. Sudah naik level, tapi belum ada arahan resmi," ujarnya.
Pemerintah daerah berharap kepastian mengenai kelanjutan proyek ini dapat segera diputuskan dalam waktu dekat. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan proyek pembangunan infrastruktur di kawasan Bekasi Timur tersebut.
"Mudah-mudahan satu dua minggu ada kabar, nanti baru kami bisa pastikan," kata dia.
Langkah percepatan ini berawal dari sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap kerawanan pelintasan sebidang yang minim sistem pengamanan. Hal itu disampaikan Presiden usai meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid pada Selasa (28/4/2026).
"Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat dan keperluan kereta api sangat mendesak," ujar Prabowo.
Pemerintah pusat dilaporkan menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun guna meningkatkan keamanan di berbagai pelintasan sebidang. Dana tersebut juga dialokasikan untuk pembangunan flyover di sejumlah titik lokasi yang dinilai rawan kecelakaan.
