Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama jajaran Forkopimda dan pemangku kepentingan pendidikan menyepakati komitmen bersama terkait transparansi pendidikan. Dilansir dari Purwasuka, komitmen ini diwujudkan melalui deklarasi dukungan terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Sistem penerimaan tersebut ditargetkan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta tanpa diskriminasi. Momentum pembacaan deklarasi dilaksanakan bertepatan dengan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026.
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein, memimpin langsung jalannya upacara tersebut. Kegiatan ini berlokasi di Taman Pasanggrahan Padjadjaran pada Rabu (20/5/2026).
Langkah bersama ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga elemen masyarakat. Deklarasi ini bertujuan memastikan proses seleksi siswa baru berjalan adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Terdapat dua poin utama yang menjadi sorotan dalam naskah deklarasi yang dibacakan bersama tersebut. Pertama, seluruh pihak sepakat untuk tidak melakukan intervensi terhadap semua proses dan tahapan SPMB yang sudah diatur hukum.
Kedua, para pihak menyatakan kesiapan untuk mematuhi proses hukum yang berlaku jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya. Penandatanganan dokumen dilakukan oleh jajaran pimpinan daerah dan perwakilan instansi terkait.
Pejabat yang menandatangani meliputi Bupati Purwakarta, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Dandim 0619/Purwakarta, Kapolres Purwakarta, dan Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta. Selain itu, ikut menandatangani Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta serta Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
Dukungan resmi juga diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dan Ketua Asosiasi Komite Satuan Pendidikan Indonesia (AKSPI) Kabupaten Purwakarta.
Dorongan Semangat Perubahan Pendidikan
Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menginginkan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 menghasilkan sistem yang jujur dan terbuka. Hal ini demi memberikan hak yang sama kepada seluruh calon peserta didik.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dipilih sebagai momentum untuk menegaskan pembaruan di sektor pendidikan daerah. Semangat kebangkitan diarahkan untuk memperbaiki sistem yang ada demi mendukung masa depan generasi muda.
Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan dalam memantau jalannya proses penerimaan siswa. Keadilan pelaksanaan ujian dan seleksi dinilai hanya bisa terwujud melalui pengawasan bersama.
Langkah strategis ini menjadi basis utama dalam membangun fondasi pendidikan lokal yang lebih bermutu. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk terus mengevaluasi sistem agar proses penerimaan mendatang semakin berkualitas dan terpercaya.
