Pemerintah Indonesia menargetkan penyediaan akses internet bagi 2.500 desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar rampung pada akhir 2026. Sasaran tersebut merupakan upaya percepatan ekosistem digital nasional yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Pulau Miangas, Sabtu (9/5/2026).
Presiden melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan infrastruktur dan perangkat digital bagi masyarakat di perbatasan paling utara Indonesia tersebut. Sebagaimana dilansir dari Detik iNET, langkah ini bertujuan memastikan kedaulatan digital dan pemerataan akses informasi bagi seluruh warga negara.
Penguatan jaringan telekomunikasi menjadi fokus utama pemerintah agar perangkat komunikasi seluler dapat berfungsi optimal di wilayah terpencil. Upaya ini didukung dengan pemberian bantuan perangkat pendukung konektivitas bagi setiap kepala keluarga di lokasi sasaran.
"Kami akan memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ibu Menteri Komdigi akan memberikan Starlink dan Handphone untuk semua KK," ujar Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa perluasan jangkauan digital terus dilakukan hingga menyentuh pulau-pulau paling luar. Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyalurkan ratusan unit modem satelit dan telepon seluler untuk mendukung aktivitas masyarakat di Miangas.
"Hari ini, kita bersama-sama mewujudkan koneksi yang tidak terbatas dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas," kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.
Selain distribusi perangkat, pemerintah juga melakukan penguatan sinyal melalui Base Transceiver Station (BTS). Program ini dijalankan melalui kolaborasi antara BAKTI Komdigi dengan Telkomsel untuk menjaga stabilitas koneksi internet di perbatasan negara.
Meutya Hafid menekankan bahwa konektivitas digital merupakan instrumen vital untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik di daerah terpencil. Menurutnya, kesetaraan akses digital akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal.
"Anak-anak di Miangas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pelaku usaha kecil di sini juga harus bisa mengembangkan usahanya ke pasar yang lebih luas," ucap Meutya Hafid.
Kunjungan kenegaraan ke wilayah perbatasan ini menjadi simbolisasi komitmen otoritas dalam menghadirkan pembangunan yang bersifat inklusif. Fokus pembangunan kini diarahkan untuk menghapus kesenjangan digital antara wilayah pusat dan daerah terluar Indonesia.
