Pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persadha menilai pemblokiran situs bukan solusi efektif memberantas judi online di Indonesia karena sistem digital yang adaptif. Penilaian ini disampaikan menanggapi penggerebekan 321 warga negara asing oleh kepolisian di Jakarta Barat pada Sabtu (9/5/2026), sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Efektivitas penindakan dipertanyakan lantaran jaringan perjudian memiliki kemampuan teknis untuk mengaktifkan kembali sistem mereka dengan cepat. Pratama menekankan bahwa tingginya jumlah pengguna internet di tanah air menuntut pemberantasan hingga ke akar masalah agar jaringan tersebut tidak muncul kembali.
"Karena pengawasan di Indonesia masih kurang. Pengguna internet di Indonesia juga sangat besar. Sehingga kalau judi online ini tidak segera diberantas sampai akar-akarnya, pasti akan tumbuh lagi," kata Pratama, dikutip dari Kompas TV, Senin (11/5/2026).
Kemampuan penggandaan sistem menjadi tantangan utama bagi otoritas keamanan dalam melakukan pembersihan ruang digital. Menurut Pratama, para operator hanya membutuhkan waktu singkat untuk memulihkan operasional pascapenindakan fisik oleh aparat.
"Misalnya sekarang digerebek, mereka hanya butuh waktu dua atau tiga jam untuk cloning sistem yang sudah digerebek tadi," ujarnya.
Pertumbuhan situs baru yang masif dinilai akan selalu melampaui kecepatan pemblokiran yang dilakukan pemerintah saat ini. Pratama menyarankan agar fokus pencarian beralih kepada aktor intelektual yang mengendalikan seluruh ekosistem perjudian tersebut.
"Termasuk soal blokir-blokiran. Sekarang diblokir sejuta, nanti malam muncul dua juta lagi. Jadi memang harus dicari siapa aktor di ujungnya," kata dia.
Penelusuran aliran dana dan keterlibatan pihak pendukung seperti penyedia rekening menjadi poin krusial dalam memutus rantai bisnis haram ini. Pratama meyakini adanya penggunaan rekening dalam negeri yang seharusnya bisa dideteksi oleh otoritas perbankan.
"Siapa yang menjadi backing, siapa yang menyediakan rekening. Tidak mungkin mereka menggunakan rekening luar negeri semua, pasti ada rekening Indonesia," ujarnya.
Pola transaksi judi online yang spesifik seharusnya memudahkan sektor perbankan untuk melakukan identifikasi dini. Pratama mempertanyakan sikap institusi keuangan yang dianggap belum maksimal dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berulang tersebut.
"Kenapa bank diam saja? Padahal bank sebenarnya bisa mendeteksi rekening yang digunakan untuk deposit judi online karena polanya jelas," kata Pratama.
Secara teknis, jutaan situs judi online yang beredar sebenarnya bermuara pada infrastruktur yang sangat terbatas. Penghentian akses seharusnya menyasar pada pusat kendali data, bukan sekadar alamat domain yang mudah diganti secara berkala.
"Dari jutaan website judi online yang diblokir, itu sebenarnya masuknya hanya ke lima atau enam server utama saja," ujarnya.
Strategi pembatasan akses perlu ditingkatkan dengan menyasar langsung ke server inti untuk memberikan dampak yang lebih signifikan. Pratama menegaskan Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi pada level tersebut.
"Kita punya kemampuan untuk melakukan pembatasan akses. Jadi yang dibatasi bukan sekadar login situsnya, tapi server utamanya," kata dia.
Struktur organisasi judi online modern yang berlapis membuat penangkapan pelaku di tingkat lapangan tidak memberikan efek jera yang permanen. Pengendali utama yang mengatur rekrutmen hingga jaringan lintas negara tetap menjadi target paling krusial.
"Kalau yang ditangkap hanya level bawah, ya nanti jalan lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya mengamankan 321 WNA di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Polisi menetapkan 275 orang sebagai tersangka serta menyita 75 domain situs judi dan barang bukti uang tunai senilai Rp 1,9 miliar.
