Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sekitar Rp116 miliar untuk membebaskan lahan seluas satu hektar guna merealisasikan proyek flyover Bulak Kapal pada Senin (4/5/2026). Langkah strategis ini dilakukan menyusul desakan kebutuhan infrastruktur keselamatan di perlintasan sebidang kereta api yang padat penduduk.
Lahan yang akan dibebaskan mencakup area sepanjang Jalan HM Joyo Martono hingga kawasan Lapas Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur. Dilansir dari Megapolitan, proyek ini mendapatkan atensi khusus dari pemerintah pusat guna menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api.
"Yang jelas lebih dari 1 hektar, jadi lebih dari 10.000 meter persegi. Dan anggarannya hampir Rp 116 miliar," ujar Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi.
Tri menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu detail koordinasi mengenai mekanisme bantuan dari Presiden. Kepastian mengenai apakah bantuan tersebut berupa pembangunan fisik secara langsung masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
"Ya nanti kita tinggal lihat saja bagaimana proses dari bantuan presiden. Apakah nanti dapat fisiknya atau bagaimana," kata Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi.
Koordinasi intensif telah dilakukan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Pemkot Bekasi berkomitmen untuk menuntaskan seluruh proses administrasi dan pembayaran lahan dalam waktu dekat.
"Yang penting kewajiban pemerintah daerah terkait pembebasan lahan akan kita selesaikan nanti di akhir bulan Mei," ujar Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi.
Rencana pembangunan ini dipercepat setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (28/4/2026). Presiden menyoroti kerentanan ribuan perlintasan sebidang di Pulau Jawa yang belum memiliki pengamanan memadai.
"Secara garis besar memang kita perhatikan di lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak terjaga. Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat dan keperluan kereta api sangat mendesak," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.
Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo juga telah menyiapkan dana hingga Rp4 triliun sebagai anggaran nasional untuk evaluasi keamanan perlintasan kereta. Hal ini menjadi respon atas tragedi tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line pada Senin (27/4/2026).
Insiden maut pada akhir April tersebut merenggut 16 nyawa dari total 106 korban di pihak penumpang KRL. Sebaliknya, seluruh 240 penumpang di dalam kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dilaporkan dalam kondisi selamat tanpa luka berarti.
