Pemerintah Kaji Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Bekasi-Cikarang

Pemerintah Kaji Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Bekasi-Cikarang
Foto: Ilustrasi Pemerintah Kaji Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Bekasi-Cikarang.

Pemerintah tengah mengkaji rencana pembangunan jalur ganda dua atau double-double track (DDT) rute Bekasi-Cikarang untuk memisahkan operasional kereta api jarak jauh dengan KRL Commuter Line. Langkah ini diambil menyusul terjadinya insiden kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa (12/5/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pengembangan infrastruktur ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan efisiensi karena memisahkan kereta berkecepatan tinggi dari jalur KRL yang memiliki jadwal padat. Saat ini, fasilitas jalur ganda tersebut baru tersedia untuk rute dari Stasiun Manggarai hingga Stasiun Bekasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa pembahasan proyek ini melibatkan lintas kementerian serta operator perkeretaapian. Upaya tersebut merupakan bagian dari langkah besar untuk mengevaluasi sistem transportasi secara nasional.

"Itu terus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh. Tentunya nanti Kementerian Perhubungan berada di depan bersama KAI. Dan yang jelas memang kita juga sedang memikirkan pengembangan double-double track tersebut," kata AHY kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

AHY menambahkan bahwa fokus pemerintah mencakup tiga aspek utama, yakni pembangunan lintasan baru, peningkatan jalur yang sudah ada, serta reaktivasi rel-rel lama yang sudah tidak beroperasi. Menurutnya, proses penyelesaian rencana besar ini tetap membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Tentu butuh waktu untuk bisa merampungkan rencana besar pengembangan kereta, baik existing maupun pengembangan baru, dan reaktivasi dari rel-rel yang selama ini tidak berfungsi. Nanti kita sampaikan berikutnya," ungkap AHY.

Selain proyek di Pulau Jawa, pemerintah berencana memperluas jaringan kereta api di wilayah Trans Sumatera, Trans Kalimantan, hingga sebagian daerah di Sulawesi. Kebijakan ini diambil guna memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Jawa.

"Ini sebagai bentuk dari upaya memeratakan pembangunan di seluruh wilayah karena kereta bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk angkut logistik atau komoditas di sejumlah daerah," jelas AHY.

Data pemerintah menunjukkan sebanyak 76 perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera telah ditutup untuk meningkatkan keamanan perjalanan. Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah akan memperbanyak pembangunan palang pintu, jembatan layang (flyover), maupun jalan bawah tanah (underpass).

"Ada kurang lebih 76 perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa dan juga sebagian Sumatera yang itu memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover atau underpass. Selebihnya kita lakukan penutupan titik-titik rawan dan kita juga ingin terus perbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya," terang AHY.

Artikel terkait

Rekomendasi