Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody merencanakan pembangunan 186 flyover dan underpass di pelintasan sebidang kereta api nasional guna meminimalkan angka kecelakaan lalu lintas. Proyek infrastruktur strategis ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/05/2026).
Penyediaan lahan menjadi hambatan utama dalam merealisasikan proyek ini, terutama karena lokasi pelintasan sebidang biasanya berada di area dengan nilai ekonomi tinggi. Dilansir dari Kompas, pemerintah pusat saat ini tengah membagi wewenang penanganan sekitar 2.000 titik pelintasan sebidang dengan pemerintah daerah di berbagai tingkatan.
Menteri PU Dody menjelaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah sangat diperlukan karena tanggung jawab pembebasan lahan berada di tangan daerah, sementara lahan di sekitar pelintasan tersebut merupakan kawasan premium.
"Lahan itu kewajibannya pemda, nanti kami bisa diskusi dengan pemda. Karena pelintasan sebidang itu rata-rata lahan prime, mahal banget pasti," kata Dody, Menteri PU.
Konstruksi jembatan layang atau flyover seringkali menjadi pilihan utama karena tingkat kesulitan teknis yang lebih rendah dibandingkan pembangunan terowongan. Namun, pemilihan struktur bangunan tetap menyesuaikan karakteristik medan dan ketersediaan lahan di lapangan.
"Mostly paling gampang flyover. Kalau underpass agak susah. Tapi belum tentu flyover semua, tergantung kondisi tempat dan kesiapan lahannya," ujar Dody.
Hingga saat ini, sebanyak 186 titik pelintasan sebidang masuk dalam kewenangan nasional untuk segera ditangani. Dody merinci progres pengerjaan fisik yang telah berlangsung untuk mengurangi beban titik rawan kecelakaan di jalur kereta api tersebut.
"Nasional itu sekitar 186-an. Dan sebagian sudah kami kerjakan, tinggal 130-an yang belum kami kerjakan," ujar Dody.
Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 4 triliun dengan sistem blanket atau bersifat umum untuk mendanai proyek-proyek ini. Dana tersebut baru akan dicairkan apabila pemerintah daerah telah menyelesaikan pembebasan lahan dan desain teknis proyek telah rampung.
"Kalau lahannya sudah siap, desain siap, baru kami minta," kata Dody.
Instruksi percepatan pembangunan ini muncul sebagai respons Presiden Prabowo Subianto menyusul insiden tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Kementerian PU kini tengah menentukan skala prioritas bersama Kementerian Perhubungan guna mendahulukan lokasi dengan risiko keselamatan tertinggi.
