Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memberikan tanggapan terkait rencana kunjungan lapangan atau blusukan yang akan dilakukan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Partai berlogo banteng tersebut berharap Jokowi dapat memanfaatkan momen tersebut untuk mengklarifikasi isu mengenai keaslian ijazahnya.
Harapan ini muncul seiring dengan rencana Jokowi menyambangi beberapa wilayah di Indonesia dalam waktu dekat. PDIP menilai langkah tersebut menjadi kesempatan baik bagi Jokowi untuk memberikan jawaban langsung kepada masyarakat yang masih meragukan dokumen pendidikannya.
Respon Kader PDIP Mengenai Polemik Ijazah
Andreas Hugo Pareira, anggota DPR dari Fraksi PDIP, mengungkapkan bahwa banyak warga di daerah pemilihannya, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, rasa penasaran publik di daerah masih cukup tinggi terkait polemik tersebut.
Ia menyarankan agar masyarakat bisa bertanya secara langsung apabila mantan Wali Kota Solo tersebut berkunjung ke wilayah mereka. Dengan begitu, Jokowi diharapkan dapat memberikan pembuktian secara terbuka guna mengakhiri spekulasi yang berkembang.
Tiga daerah utama yang masuk dalam jadwal kunjungan kerja Jokowi meliputi:
- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
- Provinsi Sumatera Barat.
- Provinsi Lampung.
Rangkaian kegiatan blusukan ini dijadwalkan akan dimulai secara bertahap pada akhir Juni mendatang. Ketiga provinsi tersebut merupakan titik awal dari agenda pertemuan Jokowi dengan masyarakat luas pasca-purna tugas.
PDIP Tidak Merasa Khawatir
Terkait pengaruh politik dari blusukan tersebut, Andreas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR menegaskan bahwa PDIP tidak merasa terancam. Ia optimis partainya tetap memiliki basis massa yang kuat meskipun Jokowi tidak lagi menjadi bagian dari kader mereka.
Andreas bahkan mengingatkan bahwa PDIP terbukti mampu memenangkan pemilu saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Oleh karena itu, pergerakan Jokowi ke berbagai daerah saat ini dianggap bukan sebagai ancaman bagi eksistensi partai.
Senada dengan Andreas, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan bahwa kehadiran Jokowi di daerah justru memicu soliditas internal kader. Pihaknya mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan rencana mobilitas politik yang dilakukan mantan presiden tersebut.
Djarot juga menekankan pentingnya transparansi untuk mengakhiri drama terkait isu ijazah yang selama ini menjadi perbincangan. Ia mendorong agar Jokowi benar-benar menunjukkan ijazahnya kepada publik saat berinteraksi langsung di lapangan.
Beberapa alasan mengapa pembuktian ijazah dianggap penting oleh DPP PDIP:
- Memberikan keyakinan penuh kepada masyarakat mengenai fakta yang sebenarnya.
- Menghentikan polemik dan drama politik yang terus berulang di media sosial.
- Menjaga integritas mantan kepala negara di mata publik nasional.
Menurut Djarot, menunjukkan ijazah asli secara fisik akan menjadi cara yang paling efektif untuk membungkam keraguan. Langkah ini dinilai lebih baik daripada sekadar memberikan pernyataan tanpa adanya bukti dokumen yang bisa dilihat langsung.
Agenda Pertemuan dengan PSI dan Relawan
Informasi mengenai jadwal kunjungan ini sebelumnya disampaikan oleh Bestari Barus, Ketua DPP PSI Bidang Politik. Ia mengonfirmasi bahwa Jokowi memang memiliki agenda untuk menyapa kembali masyarakat yang pernah berinteraksi dengannya selama ini.
Selain bertemu dengan warga umum, Jokowi juga direncanakan akan melakukan pertemuan tertutup maupun terbuka dengan para relawan setianya. Agenda ini bertujuan untuk merawat jalinan silaturahmi yang telah terbangun selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya.
Tidak hanya itu, Jokowi dijadwalkan akan mengunjungi kantor-kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI di wilayah yang ia datangi. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan motivasi dan suntikan semangat baru bagi para pengurus serta kader partai pimpinan Kaesang Pangarep tersebut.
Kunjungan ke Lampung, NTT, dan Sumatera Barat ini dianggap sebagai langkah awal dari perjalanan panjang Jokowi menyapa daerah-daerah lainnya. Meski sudah tidak menjabat, pengaruh Jokowi di tengah masyarakat dinilai masih cukup signifikan bagi beberapa kalangan politik.
