Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam sektor militer memicu keprihatinan mendalam dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Dilansir dari Detik iNET, Paus Leo mendesak adanya pembatasan ketat terhadap penggunaan teknologi AI di medan pertempuran.
Langkah ini diambil demi mencegah meluasnya dampak buruk dari revolusi teknologi yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang sekadar memburu keuntungan finansial. Melalui surat ensiklik pertamanya, pemimpin umat Katolik tersebut mengkritik tajam implementasi AI dalam perang.
Sorotan ini mengemuka setelah teknologi penentu target pengeboman tersebut diaplikasikan oleh Amerika Serikat dalam ketegangan militer dengan Iran.
"Tidak diperbolehkan mempercayakan keputusan yang mematikan atau yang tidak dapat diubah kepada sistem artifisial," tulis Paus kepada 1,4 balans umat Katolik di dunia, seperti dikutip dari Financial Times, Senin (25/5/2026).
Akurasi penentuan target serangan udara memerlukan kendali manusia yang memiliki kesadaran penuh, bertanggung jawab, serta berada dalam rantai akuntabilitas yang jelas dan dapat diverifikasi.
"Ketika keputusan untuk menyerang diambil secara otomatis atau tidak transparan, risiko pengabaian tanggung jawab meningkat," ujarnya.
Sistem persenjataan modern yang berbasis kecerdasan buatan dinilai harus tetap dapat ditelusuri riwayat operasionalnya agar kesalahan fatal tidak dibebankan kepada perangkat komputer.
"Semua sistem yang dipakai dalam situasi perang harus menjamin kemungkinan untuk ditelusuri kembali, sehingga akuntabilitas dan kesalahan tidak direduksi ke 'mesin'," sambungnya.
Pernyataan dalam ensiklik ini dipublikasikan setelah Paus Leo melayangkan kritik terbuka terhadap operasi militer Amerika Serikat di Iran, yang memicu reaksi keras dari Presiden AS Donald Trump.
Meskipun Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth berdalih tindakan tersebut selaras dengan doktrin 'perang yang adil', Vatikan secara tegas menolak pembenaran tersebut.
"Tanpa mengurangi hak untuk membela diri dalam arti yang paling ketat, penting untuk mengeraskan bahwa teori 'perang yang adil', yang sering dipakai untuk membenarkan segala jenis perang, kini sudah usang," tulis Paus Leo.
Ketergantungan pada algoritma rahasia yang dikuasai korporasi besar dinilai berpotensi melahirkan bentuk-bentuk dehumanisasi baru di tengah masyarakat modern.
Oleh karena itu, tata kelola AI perlu menjadi perhatian serius pemerintah dunia agar tidak merusak sektor pendidikan, lapangan kerja, hingga hubungan sosial.
"Teknologi itu sendiri bukan solusi terhadap masalah umat manusia, sama seperti teknologi bukanlah sesuatu yang jahat secara inheren. Namun, dalam praktiknya, teknologi tidak pernah netral karena teknologi mengambil karakteristik dari mereka yang merancang, membiayai, neregulasi, dan menggunakannya," ucapnya.
