Palantir, perusahaan teknologi yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI), resmi meluncurkan manifesto perusahaan bertajuk The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West. Dokumen politik ini disusun oleh CEO Alexander C Karp bersama Nicholas W Zamiska selaku kepala urusan korporat.
Peluncuran buku tersebut menarik perhatian luas karena memuat 22 poin sikap tegas perusahaan terkait hubungan teknologi dan kekuasaan negara. Seperti dilansir dari Detik iNET, publik memberikan reaksi negatif terhadap langkah tersebut yang dianggap sebagai bentuk niat jahat dan teknofasis.
Dalam manifesto tersebut, Palantir menekankan bahwa Silicon Valley memiliki utang moral kepada negara yang memungkinkan kebangkitan industri teknologi. Perusahaan menegaskan kewajiban para elite teknik untuk berpartisipasi penuh dalam sistem pertahanan negara.
Poin lain yang menjadi sorotan adalah pernyataan bahwa era pencegahan melalui senjata nuklir akan berakhir dan digantikan oleh era baru yang dibangun di atas AI. Manifesto tersebut menyatakan bahwa pertanyaannya bukan apakah senjata berbasis AI akan dibuat, melainkan siapa yang akan membangunnya dan untuk tujuan apa.
Perusahaan juga mendorong penghapusan pasifisme di Jerman dan Jepang pascaperang. Menurut manifesto tersebut, pelemahan militer Jerman adalah koreksi berlebihan yang merugikan Eropa, sementara pasifisme Jepang dianggap dapat mengancam keseimbangan kekuatan di kawasan Asia.
Reaksi Internasional dan Kritik Keras
Manifesto ini memicu kegaduhan di media sosial, dengan puluhan ribu interaksi di platform X yang mayoritas bernada ngeri. Anggota parlemen Inggris dari Liberal Democrat, Victoria Collins, memberikan kritik tajam melalui rangkuman The Guardian.
"Manifesto Palantir terdengar seperti ocehan seorang penjahat super. Perusahaan yang memiliki motivasi ideologis yang begitu kentara dan kurangnya rasa hormat terhadap supremasi hukum demokratis seharusnya tidak berada di dekat layanan publik kita," kata Victoria Collins.Senada dengan hal tersebut, mantan Menteri Keuangan Yunani, Yanis Varoufakis, memberikan komentar pedas melalui Deutsche Welle Jerman. Ia menilai narasi yang dibangun perusahaan tersebut sangat berbahaya.
"Jika Iblis bisa men-tweet, inilah bentuknya," kata Varoufakis.Ilmuwan politik asal Belanda, Cas Mudde, secara terang-terangan melabeli langkah Palantir sebagai wujud teknofasisme murni. Ia mendesak agar Eropa tidak hanya menghentikan kerja sama, tetapi juga melakukan divestasi dari perusahaan tersebut sesegera mungkin.
Kekhawatiran juga datang dari kalangan akademisi. Profesor Shanno Vallor, Ketua Etika Data dan AI di Edinburgh University, menyampaikan peringatan serius terkait dampak manifesto ini terhadap tatanan masyarakat sipil.
"Setiap lonceng tanda bahaya untuk demokrasi harus berbunyi," kata Vallor.Palantir sendiri selama ini dikenal sebagai mitra strategis pemerintah Amerika Serikat dan Inggris dalam berbagai kontrak pertahanan bernilai besar. Sejumlah pihak menilai bahwa narasi dalam manifesto ini berpotensi memberikan keuntungan bisnis yang lebih besar bagi perusahaan di tengah situasi konflik global.
