Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa tren penggabungan usaha atau merger di kalangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga April 2026, tercatat sebanyak 57 BPR/BPRS telah resmi melebur menjadi hanya 18 entitas perbankan yang lebih kuat secara struktural.
Langkah konsolidasi ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Saat ini, OJK sedang memproses perizinan untuk lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya yang berencana melakukan penggabungan atau peleburan usaha.
Dian Ediana Rae selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menjelaskan bahwa otoritas terus mendorong penguatan industri ini melalui kebijakan modal inti minimum. Strategi konsolidasi ini diharapkan mampu membuat industri BPR dan BPRS lebih tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi serta persaingan perbankan yang semakin ketat.
Hingga saat ini, mayoritas BPR dan BPRS telah berhasil memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Bagi lembaga yang belum mencapai target tersebut, OJK mendorong adanya aksi korporasi nyata seperti penambahan modal disetor maupun langkah konsolidasi.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Kinerja Keuangan
OJK juga memiliki visi untuk memperkuat peran perbankan di tingkat regional. Salah satu caranya adalah dengan mendorong sinergi antara BPR/BPRS milik Pemerintah Daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat.
Meskipun sedang dalam fase penataan melalui merger, kinerja keuangan industri BPR dan BPRS tetap menunjukkan tren positif. Indikator keuangan sektor ini terpantau stabil dengan pertumbuhan yang terjaga dengan baik hingga awal tahun 2026.
Data pertumbuhan industri BPR dan BPRS hingga Maret 2026:
- Total aset tumbuh 3,70 persen secara tahunan (yoy) hingga mencapai angka Rp236,69 triliun.
- Penyaluran kredit atau pembiayaan meningkat 2,83 persen (yoy) menjadi Rp176,96 triliun.
- Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan sebesar 3,16 persen (yoy) dengan total Rp165,49 triliun.
- Ketahanan modal sangat kuat dengan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) agregat sebesar 27,20 persen.
Angka-angka di atas menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi, industri ini memiliki fondasi yang cukup kokoh. Rasio permodalan yang berada jauh di atas ambang batas regulator memberikan ruang bagi bank untuk memitigasi risiko di masa depan.
Dian Ediana Rae menekankan bahwa industri ini terus memperkuat manajemen risiko dan tata kelola, khususnya dalam proses penyaluran kredit. Monitoring pasca-pencairan dilakukan secara intensif disertai pembentukan cadangan kerugian sesuai aturan yang berlaku untuk menjaga kesehatan bank.
Fokus pada Sektor UMKM dan Masyarakat Lokal
Secara kultural dan geografis, BPR dan BPRS memiliki keunggulan karena kedekatannya dengan pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memprioritaskan layanan bagi usaha mikro dan masyarakat sekitar.
Kualitas penyaluran pembiayaan untuk UMKM pun tetap terjaga dengan baik. Hingga Maret 2026, porsi kredit yang dialokasikan untuk sektor UMKM telah mencapai 50,07 persen dari keseluruhan total penyaluran kredit industri.
Upaya peningkatan jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat:
- Menjalin kolaborasi aktif dengan berbagai lembaga jasa keuangan lainnya.
- Berpartisipasi dalam program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
- Mendukung program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) untuk melindungi warga dari pinjaman ilegal.
- Menyalurkan Kredit/Pembiayaan Sektor Pertanian (K/PSP) untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
OJK optimis bahwa melalui berbagai kerja sama ini, kontribusi BPR/BPRS terhadap ekonomi daerah akan semakin besar. Fokus pada segmen mikro tetap menjadi identitas utama yang membedakan mereka dengan bank umum konvensional.
Tantangan Global dan Peta Jalan Masa Depan
Dian mengakui bahwa dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi finansial menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan. Perubahan perilaku masyarakat yang semakin menginginkan layanan digital menuntut BPR dan BPRS untuk segera melakukan transformasi teknologi.
Persaingan dalam memperebutkan segmen kredit mikro kini juga semakin sengit. Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK telah resmi menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027.
Peta jalan ini dirancang sebagai panduan strategis agar bank-bank ini menjadi lembaga yang berintegritas dan resilien. Fokus utama dari roadmap ini terbagi ke dalam empat pilar strategis yang akan dijalankan secara konsisten.
Empat pilar utama pengembangan BPR dan BPRS dalam roadmap OJK:
- Penguatan struktur industri dan daya saing melalui konsolidasi dan penambahan modal.
- Akselerasi digitalisasi untuk memenuhi ekspektasi layanan perbankan modern.
- Peningkatan peran strategis BPR dan BPRS di wilayah operasional masing-masing.
- Penguatan sistem pengaturan, proses perizinan, serta pengawasan secara menyeluruh.
Melalui penerapan empat pilar ini, BPR dan BPRS diharapkan tidak hanya sekadar bertahan, tetapi tumbuh lebih pesat. Penguatan struktur ini bertujuan agar industri mampu meredam gejolak ekonomi serta menjalankan fungsi intermediasi dengan lebih optimal bagi masyarakat luas.
Dian menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa penguatan daya saing adalah kunci utama. Dengan struktur yang lebih besar dan manajemen yang profesional, BPR dan BPRS akan menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
