Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau kondisi sampah di bantaran Sungai Ciliwung yang menghambat aliran air pada Kamis (07/05/2026). Dilansir dari Kompas, penanganan banjir di Jakarta ditegaskan harus dilakukan secara menyeluruh dari wilayah hulu hingga hilir.
Masalah pembuangan sampah sembarangan dinilai menjadi pemicu utama kebuntuan saluran air, meskipun pemerintah telah membangun berbagai sodetan. Kondisi ini terpantau di sepanjang lima kilometer aliran sungai saat peninjauan dilakukan bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum.
"Kalau tadi kita melihat kiri-kanan di 5 kilometer saja itu nampak sekali bahwa memang kiri-kanan itu sampah. Kalau asal buang sampah sudah pasti akan terjadi kebuntuan. Mau dibuat sodetan-sodetan sebanyak apapun ya bu Wamen, kita sulit untuk mengalirkan air yang deras. Apalagi kalau debitnya juga tinggi," kata AHY saat meninjau Sungai Ciliwung bersama Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, Kamis (07/05/2026).
Progres normalisasi sungai sepanjang 33 kilometer tersebut saat ini baru menyentuh angka 52 persen atau setara 17 kilometer. AHY menargetkan sisa pengerjaan sepanjang 16 kilometer dapat segera diselesaikan secara progresif tanpa hambatan tambahan.
"Sisa 16 kilometer tadi, saya berharap bisa dilakukan secara progresif ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan yang melebar," kata AHY.
Data Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane menunjukkan adanya pergeseran target penyelesaian proyek dari semula tahun 2027 menjadi periode 2028 hingga 2029. Faktor dinamika lapangan diakui menjadi penyebab mundurnya jadwal pengerjaan tersebut.
"Tapi karena tentu ada sejumlah faktor, dinamika dan lain, maka ini mundur, 2028-2029 lah. Jadi bisa dikatakan, kami fokus dua tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan," ucap AHY.
Selain normalisasi, sungai memerlukan pengerukan sedimentasi sedalam 20 hingga 50 sentimeter untuk mengatasi pendangkalan. Pemerintah juga berencana melakukan pelebaran sungai dari lebar saat ini 15-25 meter menjadi 35-50 meter guna meningkatkan daya tampung debit air.
"Tadi lebarnya kurang lebih itu 15-25 meter, padahal itu hanya menampung kurang lebih 200 meter kubik per detik. Ini 35-50 meter lebarnya sehingga bisa menampung 470 meter kubik per detik, kita lebarkan, bagaimana kita bisa nanti bekerja sama dengan semua termasuk juga monitoring alat-alat berat yang bisa membantu dengan cepat upaya normalisasi," kata dia.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa keterlambatan pengerjaan fisik tanggul sangat bergantung pada kecepatan proses pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Tanpa kepastian lahan, alat berat tidak dapat dikerahkan ke lokasi pengerjaan.
"Ketika kami akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja," ucap Diana.
Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengalokasikan dana sebesar Rp 232 miliar untuk membebaskan lahan di Kelurahan Cililitan dan Pengadegan. Langkah ini merupakan bagian dari target penyelesaian pembebasan lahan sempadan sungai sepanjang 16 kilometer pada tahun 2027.
"Sehingga dengan demikian, dua kelurahan inilah yang akan kami lakukan untuk normalisasi Ciliwung," kata Pramono, Jumat (21/11/2025).
Estimasi kebutuhan anggaran untuk pembangunan fisik tanggul sepanjang 16 kilometer tersebut mencapai angka Rp 1,2 triliun. Hal ini disampaikan oleh pihak BBWS Ciliwung-Cisadane dalam tinjauan sebelumnya di wilayah Bogor.
"Untuk membangun tanggul 16 kilometer ini mungkin butuh Rp 1,2 triliun," kata David dalam media visit di Bendungan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/12/2025).
