Nelayan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, menuntut realisasi pembangunan pelabuhan khusus sebagai kompensasi atas proyek infrastruktur besar yang menghambat aktivitas melaut mereka pada Jumat (17/4/2026). Fasilitas tersebut sangat dibutuhkan karena penyempitan jalur laut akibat pembangunan dermaga dan jalan tol oleh pihak swasta serta BUMN.
Aktivitas nelayan tradisional kini terjepit di antara dua proyek raksasa, yakni tol laut New Priok Eastern Access (NPEA) milik PT Pelindo dan reklamasi dermaga oleh PT Karya Cipta Nusantara (KCN). Kondisi ini memaksa para nelayan mencari ikan lebih jauh ke tengah laut karena area tangkapan di pesisir telah berubah menjadi ruang ekonomi baru, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
Seorang nelayan bernama Edi (58) mengungkapkan bahwa penyempitan alur keluar-masuk perahu sangat membahayakan keselamatan para pencari ikan saat cuaca buruk melanda perairan tersebut.
"Itu berdampak untuk nelayan keluar masuk alur karena pintu masuknya nelayan. Di situ harus luas, kalau enggak luas, perahu nanti terombang-ambing jika adanya ombak besar musim barat," ungkap Edi, nelayan kawasan Marunda.
Edi menjelaskan bahwa rencana pembangunan pelabuhan sebenarnya telah disosialisasikan sejak tahun 2018 dengan target penyelesaian pada 2019, namun terus mengalami penundaan. Ia menyebut kendala anggaran pemerintah menjadi salah satu alasan yang pernah disampaikan kepada warga.
"Alasannya pemerintah tidak punya anggaran, entah apalah kita enggak tahu ya. Sampai saat inilah tidak terlaksana," jelas Edi.
Ketua Paguyuban Nelayan Kalibaru Cilincing Marunda (KCM), Kubil (60), mengaku telah berulang kali menyampaikan aspirasi ini dalam pertemuan resmi dengan pihak perusahaan pengembang proyek di wilayah tersebut.
"Saya juga sering ada pertemuan dengan pihak KCN atau Pelindo. Saya sampaikan waktu ribut masalah pagar beton, kalau Pelindo bangun jalan tol dan KCN bangun pagar beton (dermaga atau pelabuhan) tolong tempat nelayan juga dibangunkan (pelabuhan)," tutur Kubil.
Keinginan nelayan adalah memiliki fasilitas pelelangan dan bongkar muat yang memadai untuk kapal-kapal kecil, mirip dengan fasilitas yang ada di wilayah Muara Angke.
"Ya, seperti di Muara Angke sajalah. Di Angke kan ada pelabuhan besar, tapi karena ini untuk nelayan kecil, perahunya juga kecil-kecil, tidak sebesar di Angke. Mungkin ada perbedaan sedikit," ujar Kubil.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), Hasudungan Sidabalok, memberikan tanggapan terkait usulan pembangunan fasilitas serupa Muara Angke tersebut.
"Secara kapasitas mungkin berbeda, tapi secara fasilitas mungkin menyesuaikan dengan besarnya kapal, banyaknya hasil tangkapan, kemudian ada tempat bongkar muat, pelelangan, dan masyarakat bisa langsung beli ikan di sana," kata Hasudungan.
Hasudungan menegaskan bahwa Pemprov DKI terus berupaya memfasilitasi komunikasi antara nelayan dan pihak pengembang agar kesepakatan awal terkait infrastruktur pendukung tetap dijalankan.
"Pembangunan itu kan untuk meningkatkan infrastruktur di sekitar Pantai Utara Jawa, di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda. Karena itu proyek yang harus didukung, kami harapkan dari pihak pembangun apakah itu KCN maupun Pelindo tetap komit dengan kesepakatan awalnya," tuturnya.
Menanggapi desakan tersebut, pihak PT KCN menyatakan bahwa mereka masih menyusun konsep kerja sama dan memerlukan persetujuan dari para pemangku kepentingan terkait rencana fasilitas untuk nelayan.
"Kami berkomitmen untuk tetap memberikan solusi jangka panjang bagi para nelayan. Saat ini, rencana tersebut masih dalam proses pembahasan dan memerlukan persetujuan dari para pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya terkait konsep kerja sama yang akan diterapkan," tulis Tim Humas PT KCN.
Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menekankan pentingnya keadilan ruang bagi masyarakat pesisir dan meminta agar pembangunan pelabuhan nelayan tidak dijadikan sekadar janji lisan.
"Sedari awal yang diprioritaskan adalah pelabuhannya dulu gitu atau dia berjalan bersama (dengan pembangunan proyek)," kata Susan.
Susan memberikan peringatan mengenai potensi dampak lingkungan yang lebih besar jika tata ruang di wilayah pesisir Jakarta Utara tidak dikelola dengan memprioritaskan kepentingan warga lokal.
"Kiamat itu banjir yang akan terus menerus dan akan terus menyusahkan kita, dampaknya itu sih. Kiamat yang kemudian diciptakan oleh para pemangku kebijakan," ujar Susan.
