Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan terjadi perubahan signifikan pada politik anggaran nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Tingkat Menteri di Jakarta Selatan pada Senin, 27 April 2026, yang menyoroti pengalihan efisiensi anggaran ke program strategis.
Perubahan skema ini bertujuan agar dana negara langsung menyentuh lapisan masyarakat terbawah melalui langkah efisiensi yang ketat. Dilansir dari Nasional, pemerintah berupaya menutup celah kebocoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar setiap alokasi memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi warga.
"Ya salah satu yang kita syukuri di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, politik anggaran berubah. Menjadikan anggaran lebih banyak langsung yang bisa dirasakan masyarakat," kata Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Muhaimin menambahkan bahwa integrasi antara bantuan sosial pusat dan daerah memerlukan waktu untuk mencapai dampak maksimal. Data menunjukkan alokasi bantuan sosial mencapai sekitar Rp 508 triliun yang ditambah dengan dukungan APBD sebesar Rp 129 triliun.
"Every rupiah yang keluar berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Butuh waktu agar seluruh anggaran yang bersifat misalnya bantuan sosial itu kira-kira Rp 508 triliun, ditambah APBD sekitar Rp 129 triliun," jelas Muhaimin Iskandar.
Pemerintah menargetkan penyerapan anggaran yang lebih efisien untuk membiayai program prioritas. Fokus utama saat ini adalah menciptakan lapangan kerja baru dan menaikkan pendapatan riil masyarakat guna menekan angka kemiskinan.
"Itu terus akan kita dorong agar bersifat tiga hal tadi, dinikmati langsung, berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, sekaligus memberi lapangan kerja baru," ucap Muhaimin Iskandar.
Politik anggaran yang mengedepankan efisiensi dinilai mampu memetakan kebutuhan mendasar publik secara lebih presisi. Skala prioritas ini kemudian disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah ditetapkan oleh Presiden.
"Sehingga tidak lagi ada pemborosan yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," ujar Muhaimin Iskandar.
Berdasarkan data kementerian, angka kemiskinan ekstrem nasional mengalami penurunan dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Meskipun tren menunjukkan hasil positif, pemerintah mencatat masih ada jutaan warga yang menjadi tanggung jawab negara.
"Sehingga penduduk miskin ekstrem kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang. Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta," kata Muhaimin Iskandar.
Tantangan besar masih tersisa karena terdapat sekitar 774 ribu keluarga di kelompok desil 1 yang belum terjangkau program bantuan sama sekali. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus meliputi Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, hingga Cianjur.
"Lebih dari 774 ribu keluarga pada kelompok desil 1 masih belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur," kata Muhaimin Iskandar.
Data pemerintah juga menunjukkan 8,1 persen keluarga belum mendapatkan bantuan. Selain itu, sekitar 60,2 persen keluarga pada kelompok miskin ekstrem baru merasakan satu hingga dua program bantuan saja hingga saat ini.
