Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan sepuluh rekomendasi strategis guna mencegah berulangnya kecelakaan kereta api menyusul insiden di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4). Deddy Herlambang selaku Ketua Forum Perkeretaapian MTI menyebut peristiwa tersebut sebagai indikator kelemahan sistem keselamatan yang harus segera diperbaiki.
Sistem keselamatan saat ini dinilai perlu evaluasi mendalam agar tidak hanya bersifat reaktif dalam menghadapi potensi bahaya di lintasan. Analisis terhadap insiden tersebut menyoroti perlunya pergeseran paradigma menuju manajemen risiko yang lebih terstruktur dan terintegrasi sebagaimana dilansir dari Kompas.
"Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur menunjukkan sistem keselamatan kereta api masih reaktif, belum berbasis manajemen risiko," kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4).
Fokus utama rekomendasi tersebut mencakup implementasi sistem fail-safe yang memastikan operasional tetap aman meskipun terjadi kegagalan teknis. Selain itu, MTI menyoroti kerawanan di lintas BekasiÔÇôCikarang akibat tingginya kepadatan lalu lintas antara KRL dan kereta jarak jauh.
"MTI menilai perlu pengaturan ulang operasi agar interaksi dua jenis layanan ini tidak menimbulkan konflik perjalanan yang berisiko kecelakaan," ujar Deddy.
Pemisahan jalur melalui percepatan pembangunan double-double track dianggap sebagai solusi fundamental untuk menekan potensi tabrakan antarjenis layanan. MTI juga mendorong audit menyeluruh terhadap sistem pengendalian perjalanan kereta serta modernisasi persinyalan guna meminimalkan ketergantungan pada faktor manusia.
"Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada faktor manusia serta meningkatkan kecepatan respons terhadap potensi bahaya," tutur Deddy.
Teknologi Automatic Train Protection (ATP) dan sistem pengendalian berbasis komunikasi seperti ETCS atau CBTC direkomendasikan untuk meningkatkan otomatisasi. Selain teknologi, manajemen jam kerja masinis dan pelatihan simulator wajib diperlukan untuk menekan risiko kesalahan manusia.
"Sistem ini mencakup identifikasi risiko, pengendalian bahaya, pemantauan berkala, hingga peningkatan berkelanjutan berbasis data," terangnya.
Langkah penutup dari rekomendasi ini meliputi perbaikan perlintasan sebidang dan penyusunan prosedur standar operasional (SOP) darurat yang lebih jelas. Deddy menekankan bahwa keberhasilan peningkatan standar keselamatan ini sangat bergantung pada koordinasi antara pihak regulator dan operator di lapangan.
"Perlu adanya integrasi yang kuat antara regulator dan operator untuk memastikan pemeriksaan dan perawatan prasarana berjalan optimal," kata Deddy.
