Microsoft mencopot Alon Haimovich dari jabatan General Manager Microsoft Israel setelah terungkapnya skandal penyalahgunaan infrastruktur cloud untuk mengintai warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, seperti dilansir dari Detik iNET pada Selasa (19/5/2026).
Pemberhentian Haimovich yang telah memegang posisi tersebut selama empat tahun membuat manajemen Microsoft Israel kini diambil alih oleh Microsoft Prancis untuk sementara waktu.
Skandal pengintaian massal terhadap komunikasi rakyat Palestina ini pertama kali mencuat melalui laporan investigasi dari media The Guardian dan +972 Magazine.
Penyelidikan tersebut mengungkap bahwa badan intelijen militer Israel, Unit 8200, diam-diam menyimpan database rekaman panggilan telepon warga Palestina di server Azure milik Microsoft yang berlokasi di Eropa.
Kerja sama penggunaan cloud ini bermula dari kesepakatan tahun 2021 antara CEO Microsoft Satya Nadella dan Komandan Unit 8200 Yossi Sariel, yang kemudian diperluas secara masif setelah peristiwa 7 Oktober 2023.
Datacenter Azure di Belanda dan Irlandia tercatat menampung lebih dari 1.500 TB data militer Israel atau setara 200 juta jam audio, dengan kapasitas pemrosesan satu juta panggilan telepon per jam milik warga Palestina per Juli 2025.
Infrastruktur khusus yang terpisah ini dibangun oleh kontraktor militer Israel bersama pegawai Microsoft untuk memproses data algoritma bagi alat penarget serangan udara berbasis AI, seperti Gospel dan Lavender.
Keterlibatan teknologi ini sempat memicu protes internal dari karyawan melalui kampanye 'No Azure for Apartheid' karena kekhawatiran terkait kejahatan perang, namun aksi tersebut awalnya diredam oleh manajemen.
Tekanan publik dari luar akhirnya memaksa perusahaan mengambil tindakan tegas atas potensi pelanggaran hukum terkait penyimpanan data perang di wilayah Uni Eropa tersebut.
Hasil kajian internal Microsoft akhirnya mengakui adanya kegagalan manajemen serta kurangnya transparansi yang telah merusak hubungan kepercayaan antara kantor pusat dan kantor cabang di Israel.
