Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjelang dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027 yang mencakup aspek sarana, SDM, keuangan, hingga kedisiplinan. Langkah penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi daring bersama kepala Sekolah Rakyat pada Selasa (19/5), seperti dilansir dari Media Indonesia.
"Pertemuan kita ini guna melakukan koordinasi, menyamakan persepsi tentang beberapa hal yang perlu untuk kita tindaklanjuti dalam hari-hari ke depan berkaitan dengan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun 2026-2027," kata Gus Ipul.
Pemeliharaan kualitas tata kelola sarana dan prasarana menjadi hal utama yang diminta Mensos kepada seluruh jajaran. Kebersihan, kerapian, serta ketertiban lingkungan sekolah wajib dipastikan tetap terjaga dengan baik.
"Bagaimana kita menjaga, merawat, memastikan bahwa yang sudah dibangun ini benar-benar bisa memotivasi dan memberikan semangat serta mendorong kita untuk bekerja lebih optimal. Semuanya harus rapi dan tertib maka penguatan kedisiplinan guru dan anak-anak bisa terus kita mulai rancang," ujarnya.
Pemanfaatan lahan sekolah secara produktif turut didorong oleh Mensos agar sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Area kosong dapat dialihkan menjadi kebun sayur maupun peternakan demi mendukung kemandirian siswa.
Aspek sumber daya manusia juga dinilai harus berjalan proporsional mengingat sekolah ini menerapkan konsep berasrama selama 24 jam. Kesiapan dan disiplin tinggi dituntut dari seluruh unsur, mulai pimpinan hingga petugas kebersihan.
"Bagaimana seluruh pengelolaan di sana itu SDM-nya itu, SDM yang siap lahir batin karena tukang kebun pun di sana menjadi kompas moral buat anak-anak," jelasnya.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi poin penting yang ditekankan dalam pengelolaan anggaran keuangan. Sekolah Rakyat kedepannya akan diarahkan menjadi satuan kerja tersendiri dengan kewenangan pengelolaan mandiri melalui sistem desentralisasi.
"Kita akan berikan tanggung jawab besar kepada kepala sekolah dan jajarannya (agar) bisa mengelola uang sendiri. Jadi tidak terpusat lagi beli seragam, beli sepatu, beli ini (dan lainnya). Semua sudah didesentralisasi tapi dengan pengawasan yang baik," ucapnya.
Kompleksitas pembelajaran di asrama selama 24 jam membuat pemerintah berencana mengintegrasikan teknologi pemantauan jarak jauh. Teknologi ini difungsikan untuk mempermudah pengawasan langsung dari pusat kota.
"Kita akan melibatkan teknologi di sini, dimana dari Jakarta kita bisa melihat setiap sudut yang ada di sana dan sekali lagi para kepala sekolah, jika ada potensi penyimpangan seksual itu bisa kita mitigasi lebih cepat," ujarnya.
Hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah juga diminta untuk terus dibangun oleh para kepala sekolah. Langkah ini diharapkan mampu membuat keberadaan sekolah membaur dengan lingkungan sosial setempat.
"Ajak warga sekitar mengenal Sekolah Rakyat, secara bergiliran undang, kelompok pemuda, kelompok perempuan, petani, dan orang tua siswa. Libatkan dalam acara Sekolah Rakyat," pungkasnya.
