Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pemberian sanksi berat berupa suspensi operasional hingga pemutusan kontrak bagi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melanggar aturan di Padang Pariaman, Jumat (3/4/2026).
Langkah tegas ini diambil guna menjamin kualitas pangan dan mencegah praktik mark-up anggaran dalam program strategis nasional tersebut. Dilansir dari Investortrust, pemerintah tidak menoleransi pengelola yang mengabaikan standar keamanan pangan demi kepentingan bisnis semata.
"Memang ada beberapa hal yang kita sarankan tadi. Karena sekarang tidak boleh main-main lagi. Karena program strategis nasional Bapak Presiden Prabowo yang harus sama-sama kita kawal. Jadi mitra dapur tidak boleh bermain-main dengan aturan yang sudah ada," kata Yandri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pengetatan standar operasional saat ini terus dilakukan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Yandri mengungkapkan bahwa tindakan pendisiplinan sudah menyasar ribuan titik layanan yang dianggap belum memenuhi persyaratan teknis.
"Karena sekarang, lebih dua ribu dapur SPPG sudah dibaned atau suspend. Jadi pemerintah tidak main-main. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, keselamatan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia," papar Yandri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Selain memantau SPPG, kunjungan kerja ini juga difokuskan pada peninjauan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sedang dalam masa penyelesaian konstruksi. Pengembangan koperasi ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan melindungi pelaku usaha kecil di tingkat desa.
Mendes Yandri turut meresmikan dimulainya Liga Desa di Lapangan Desa Sirambang, Kecamatan Pariaman Utara. Kompetisi ini diproyeksikan sebagai wadah penjaringan bakat sepak bola muda sekaligus instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi dan mempererat hubungan antarwarga desa.
Agenda kunjungan ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Arisal Aziz, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, serta sejumlah pejabat eselon satu dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
