Dokumentasi harga transfer atau transfer pricing documentation (TP Doc) seharusnya tidak lagi dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif yang memberatkan bagi wajib pajak.
Sebaliknya, dokumen ini perlu dilihat sebagai sebuah kesempatan strategis bagi perusahaan untuk menjelaskan kebijakan penentuan harga mereka secara komprehensif kepada otoritas pajak.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Pretty Wulandari, Senior Manager DDTC Consulting, dalam webinar Women in Tax: Getting Ahead of Tax 2026 yang digelar pada Selasa (28/4/2026).
Dalam acara bertajuk "Transfer Pricing Documentation in the Era of Tax Compliance Monitoring (PMK 111/2025)" tersebut, ia menekankan pentingnya fungsi penjelasan tertulis dalam TP Doc.
Pretty menjelaskan bahwa melalui TP Doc, wajib pajak memiliki wadah formal untuk memaparkan alasan di balik kebijakan harga atau pricing policy pada setiap transaksi afiliasi.
Tanpa adanya dokumen ini, perusahaan akan kesulitan memberikan argumentasi tertulis mengenai alasan melakukan penjualan ke pihak afiliasi dibandingkan langsung ke konsumen akhir.
Dokumentasi ini juga memiliki peran krusial dalam membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU.
Dengan menyusun narasi bisnis yang kuat di dalam TP Doc, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka dan otoritas pajak berada pada pemahaman yang sama saat diskusi terjadi.
Terkait dengan regulasi terbaru, mulai tahun 2026 pemerintah memberlakukan PMK 111/2025 yang mengatur tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
Kehadiran aturan ini diprediksi akan membuat otoritas pajak semakin intensif dalam melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak di Indonesia.
Meski PMK 111/2025 tidak merinci secara detail teknis pengawasan khusus TP Doc, regulasi ini menetapkan permintaan dokumen tersebut sebagai salah satu instrumen pengawasan.
Oleh karena itu, Pretty menyarankan agar perusahaan bertindak proaktif dalam menyiapkan dokumen pendukung sebelum ada permintaan resmi dari petugas pajak atau fiskus.
Langkah pencegahan ini sangat penting agar wajib pajak tidak merasa terdesak atau kesulitan saat surat resmi permintaan data dari kantor pajak tiba-tiba datang.
Kesiapan dokumen sejak dini akan memastikan bahwa seluruh bukti penerapan PKKU sudah tersedia dan tervalidasi dengan baik sesuai standar yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan dalam PMK 172/2023, terdapat beberapa tahapan sistematis yang harus dituangkan oleh wajib pajak di dalam penyusunan TP Doc mereka.
Proses ini dimulai dari identifikasi transaksi afiliasi, analisis industri dan fungsional, analisis kesebandingan, hingga penentuan metode transfer pricing yang paling tepat.
Untuk transaksi afiliasi tertentu, terdapat kewajiban tambahan bagi wajib pajak untuk menyiapkan tahapan pendahuluan sesuai Pasal 13 PMK 172/2023.
Beberapa jenis transaksi khusus yang memerlukan tahapan pendahuluan ini meliputi:
- Transaksi pemberian atau penerimaan jasa intragrup.
- Transaksi terkait peminjaman dana antar perusahaan dalam satu grup.
- Kegiatan pengalihan harta atau aset antar pihak afiliasi.
- Proses restrukturisasi biaya di dalam grup perusahaan.
- Pemanfaatan atau penggunaan harta tidak berwujud (intangible assets).
Penyiapan tahapan pendahuluan ini berfungsi untuk memperkuat landasan bahwa transaksi tersebut memang memberikan manfaat ekonomi dan dilakukan secara wajar.
Fokus Pengawasan: Hal-Hal yang Sering Ditanyakan Petugas Pajak
Dalam praktik pengawasan di lapangan, Pretty mengungkapkan bahwa otoritas pajak biasanya memberikan perhatian lebih pada beberapa poin spesifik dalam TP Doc.
Setidaknya ada tiga aspek utama yang paling sering menjadi materi pertanyaan petugas saat melakukan pemantauan terhadap kepatuhan wajib pajak terkait harga transfer.
Berikut adalah ringkasan aspek yang sering menjadi fokus pengawasan otoritas pajak:
| Aspek Fokus | Poin Utama yang Diperiksa |
|---|---|
| Pemilihan Pembanding | Analisis kesebandingan, ketersediaan data internal vs eksternal, dan nilai kewajaran. |
| Metode Transfer Pricing | Kesesuaian metode dengan karakter transaksi dan ketersediaan data pembanding yang derajatnya tinggi. |
| Wajib Pajak Rugi | Evaluasi penyebab kerugian, pemetaan transaksi afiliasi, dan analisis kewajaran laba/rugi. |
Penjelasan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa akurasi data dan ketajaman analisis menjadi kunci utama dalam menghadapi pengawasan dari otoritas pajak.
Detail Analisis Kesebandingan dan Pemilihan Metode
Terkait pemilihan pembanding, wajib pajak harus melakukan pemetaan yang mendalam untuk memutuskan penggunaan data internal atau eksternal.
Pembanding internal bisa digunakan jika perusahaan melakukan transaksi serupa dengan pihak independen dan memenuhi lima faktor kesebandingan yang telah ditetapkan.
Lima faktor kunci yang harus terpenuhi dalam analisis kesebandingan tersebut adalah:
- Syarat dan ketentuan yang tertuang dalam kontrak transaksi.
- Hasil dari analisis fungsional yang dilakukan perusahaan.
- Karakteristik spesifik dari produk atau jasa yang ditransaksikan.
- Kondisi atau situasi ekonomi saat transaksi berlangsung.
- Strategi bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan.
Jika kelima unsur di atas selaras antara transaksi afiliasi dan independen, maka penggunaan pembanding internal dianggap valid dan memiliki derajat kesebandingan yang kuat.
Mengenai pemilihan metode, Pretty mengingatkan agar perusahaan tidak hanya melihat karakteristik umum transaksi secara sekilas saja.
Keputusan menggunakan metode tertentu harus didasarkan pada rambu-rambu yang jelas, ketersediaan pembanding, serta karakter usaha yang mendalam.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi tidak secara otomatis diperbolehkan menggunakan Resale Price Method (RPM).
Ada berbagai elemen teknis lainnya yang wajib dianalisis lebih lanjut sebelum memastikan bahwa metode tersebut adalah yang paling tepat untuk diterapkan.
Penanganan Wajib Pajak yang Mengalami Kerugian
Isu mengenai wajib pajak yang mengalami kerugian namun memiliki transaksi afiliasi yang signifikan juga menjadi perhatian serius bagi otoritas pajak.
Dalam kondisi ini, wajib pajak harus mampu menjelaskan secara rinci mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kerugian pada tahun berjalan.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memetakan seberapa besar pengaruh transaksi afiliasi terhadap performa keuangan perusahaan secara keseluruhan.
Setelah itu, perusahaan perlu mengidentifikasi adanya penyimpangan atau deviasi laba/rugi dengan membandingkan data tahun analisis, tahun sebelumnya, serta proyeksi masa depan.
Evaluasi mendalam terhadap latar belakang kerugian sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh skema profit shifting.
Dengan analisis kewajaran yang komprehensif, wajib pajak dapat memberikan justifikasi yang logis atas kondisi finansial mereka kepada petugas pajak.
Melalui persiapan TP Doc yang matang dan mengikuti seluruh tahapan dalam PMK 172/2023, risiko sengketa pajak di masa depan dapat diminimalisir secara efektif.
Kesadaran untuk memandang dokumentasi ini sebagai alat perlindungan diri akan membantu perusahaan menjaga kepatuhan di tengah pengawasan yang semakin ketat.
