Sejumlah massa mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026). Aksi dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional ini menyoroti tingginya biaya pendidikan tinggi yang sulit dijangkau masyarakat kecil.
Dilansir dari Megapolitan, para pengunjuk rasa menilai sistem pendidikan saat ini justru memperlebar ketimpangan akses bagi kelas menengah ke bawah. Massa memfokuskan tuntutan pada mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya masuk jalur mandiri yang dianggap sangat memberatkan.
Clarisa, salah satu mahasiswa peserta aksi, menyatakan bahwa status pendidikan tinggi saat ini masih menjadi barang mewah yang sulit diakses semua kalangan. Ia menilai keterbukaan akses pendidikan yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud bagi masyarakat lapisan bawah.
"Enggak semua orang bisa menjangkau pendidikan tinggi. Harusnya di zaman sekarang udah semakin terbuka, tapi hari ini justru kenyataannya pendidikan tinggi itu masih menjadi barang mewah. Masih sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat kelas bawah," ujar Clarisa, Mahasiswa.
Ia menyoroti tingginya uang pangkal pada jalur mandiri di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang seringkali menggugurkan kesempatan calon mahasiswa berprestasi. Menurutnya, besaran biaya masuk di sejumlah jurusan bahkan ada yang menyentuh angka puluhan juta rupiah.
"Bahkan di berbagai kampus negeri, banyak jurusan yang biaya masuk dari jalur mandirinya, uang pangkalnya ada yang mencapai Rp 50 juta," ucap Clarisa, Mahasiswa.
Clarisa menambahkan bahwa alokasi anggaran pendidikan saat ini tidak maksimal karena adanya pergeseran prioritas untuk program pemerintah lainnya. Hal ini berakibat pada mahalnya beban yang harus ditanggung mahasiswa karena minimnya subsidi dari pemerintah.
"Sementara hari ini, anggaran pendidikan tidak maksimal karena dipotong dan diprioritaskan untuk hal lain, seperti makan siang gratis dan banyak efisiensi," kata Clarisa, Mahasiswa.
Daffa, peserta aksi lainnya, mengungkapkan adanya keresahan mengenai ketimpangan alokasi anggaran antara PTN dan sekolah kedinasan. Ia menilai pemerintah memberikan perlakuan berbeda dalam memberikan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa di bawah kementerian lain.
"Kami merasa ada diskriminasi anggaran. Kami di PTN ini UKT naik terus. Tapi kementerian lain bisa membiayai mahasiswanya kuliah gratis, dapat uang saku, asrama gratis, kontrak kerja juga," kata Daffa, Mahasiswa.
Ia mendesak agar pemerintah segera memeratakan subsidi pendidikan sehingga beban operasional kampus tidak dibebankan kepada mahasiswa melalui skema pinjaman. Daffa mengingatkan agar anggaran pendidikan tidak tersedot sepenuhnya hanya untuk sekolah kedinasan tertentu.
"Jangan sampai anggaran itu habis hanya untuk sekolah kedinasan, sementara mahasiswa PTN harus bayar UKT pakai pinjol," tutur Daffa, Mahasiswa.
Berdasarkan laporan Megapolitan, massa aksi membawa lima poin tuntutan utama, di antaranya pencabutan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Mahasiswa juga menuntut perbaikan infrastruktur pendidikan yang merata, kurikulum yang aman dari kekerasan gender, serta penolakan terhadap komersialisasi lembaga pendidikan.
