Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memproses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang kini menjadi fokus utama industri telekomunikasi. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan potensi pendapatan negara serta nilai ekonomi strategis dari sumber daya terbatas tersebut.
Pemerintah menentukan nilai lelang melalui perhitungan biaya peluang yang terukur, dimulai dengan penetapan Harga Dasar Penawaran atau Reserve Price. Angka tersebut menjadi batas minimal yang harus diajukan oleh para peserta lelang dari kalangan operator seluler.
Dilansir dari Teknologi, Komdigi melibatkan konsultan independen untuk melakukan studi valuasi yang mengacu pada tren pasar global. Analisis benchmarking juga dilakukan guna membandingkan harga per MHz per populasi dengan negara-negara yang memiliki kemiripan karakteristik ekonomi.
Hasil lelang nantinya akan dibayarkan dalam dua skema utama, yakni Up-front Fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) tahunan. Up-front Fee merupakan biaya izin awal sebesar dua kali harga penawaran yang wajib diselesaikan di depan.
Sementara itu, BHP tahunan akan dibayarkan selama masa konsesi 10 tahun dengan menyesuaikan indeks inflasi yang berlaku. Pemerintah menggunakan formula Nilai Konsumsi Indeks Cakupan Bandwidth (NKICB) sebagai instrumen perhitungan beban biaya operator.
Perhitungan NKICB mencakup beberapa parameter penting seperti koefisien pita (K) untuk menilai kelangkaan, indeks wilayah (I), lebar pita (B), serta harga dasar satuan (H). Hal ini bertujuan memberikan gambaran konkret mengenai komitmen finansial pemenang lelang.
Karakteristik Pita 700 MHz dan 2,6 GHz
Pita frekuensi 700 MHz sering disebut sebagai "The Coverage King" karena keunggulannya dalam jangkauan sinyal yang luas meski bandwidth-nya relatif kecil. Sebaliknya, pita 2,6 GHz dijuluki "The Capacity Beast" karena kapasitas trafiknya yang masif untuk layanan 5G di area perkotaan.
Perbedaan karakteristik ini berdampak signifikan pada estimasi biaya yang harus ditanggung operator seluler berdasarkan simulasi harga dasar Rp20 miliar per MHz per tahun untuk wilayah nasional.
| Parameter Biaya | Blok 700 MHz (20 MHz) | Blok 2,6 GHz (50 MHz) |
|---|---|---|
| BHP Tahunan | Rp400 Miliar | Rp1 Triliun |
| Total Biaya 10 Tahun | Rp4 Triliun | Rp10 Triliun |
| Komitmen Tahun Pertama | Rp1,2 Triliun | Rp3 Triliun |
Pada blok 2,6 GHz dengan lebar pita 50 MHz, beban finansial operator jauh lebih besar dibandingkan blok 700 MHz. Nilai NKICB tersebut mencerminkan keseimbangan antara pemanfaatan kapasitas luas untuk teknologi 5G dan efisiensi pembangunan infrastruktur.
Komdigi menerapkan sistem e-Auction dengan metode Simultaneous Multiple Round Ascending (SMRA) agar harga akhir mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Proses penawaran dilakukan secara bertahap hingga mencapai titik jenuh tertinggi dari peserta.
Penentuan nilai NKICB ini menjadi titik temu bagi pemerintah untuk memaksimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa mengabaikan kemampuan finansial operator. Biaya yang terlalu tinggi berisiko menghambat investasi infrastruktur dan membebani konsumen melalui harga paket data.
