Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mempertanyakan langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberikan insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang ditutup sementara pada Rabu (29/4/2026). Dilansir dari Nasional, kebijakan penyaluran dana tersebut dinilai bermasalah secara moral dan bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran negara.
Pengucuran dana sebesar Rp6 juta per hari bagi unit yang tidak beroperasi dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap nalar publik. Berdasarkan data per awal April 2026, terdapat sekitar 1.720 SPPG yang ditutup sementara karena belum memenuhi standar operasional, termasuk aspek sanitasi dan pengolahan limbah.
ÔÇ£Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik,ÔÇØ ujar Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Politikus PDI-P ini menyoroti adanya kegagalan fatal dalam pelayanan publik yang seharusnya tidak mendapatkan apresiasi berupa anggaran rutin.
ÔÇ£Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan -sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik- justru tetap mendapatkan guyuran Rp6 juta setiap harinya?ÔÇØ imbuh Charles Honoris.
Ia juga membandingkan kontradiksi antara narasi penghematan pemerintah dengan realisasi penggunaan anggaran di lapangan yang dianggapnya brutal.
ÔÇ£Pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,ÔÇØ kata Charles Honoris.
Menurutnya, alokasi dana tersebut akan lebih bermanfaat jika disalurkan untuk sektor pendidikan atau tenaga kesehatan di garda terdepan.
ÔÇ£Dana itu seharusnya bisa digunakan untuk program pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di garda terdepan, bukan malah dibuang percuma untuk membayar unit yang sedang disanksi,ÔÇØ kata Charles Honoris.
Charles menegaskan bahwa Komisi IX akan segera memanggil Kepala BGN guna meminta klarifikasi agar program Makan Bergizi Gratis tidak diselewengkan.
ÔÇ£Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok,ÔÇØ kata Charles Honoris.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana telah memberikan penjelasan saat meresmikan SPPG di Universitas Hasanuddin pada Selasa (28/4/2026). Dadan menyebut pemberian dana tersebut berkaitan dengan kebutuhan administratif dan manajerial unit terkait.
ÔÇ£Untuk yang (ditutup) sementara tetap diberi, karena mereka harus mengurus berbagai kebutuhan,ÔÇØ kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Dadan memerinci bahwa jumlah unit yang ditutup mencapai ribuan dan memerlukan biaya operasional untuk peningkatan kapasitas staf.
ÔÇ£Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu,ÔÇØ ungkap Dadan Hindayana.
Penutupan sementara ini mayoritas disebabkan oleh ketiadaan Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
ÔÇ£Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah checklist. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar,ÔÇØ kata Dadan Hindayana.
Meski ditutup, Dadan mengeklaim bahwa secara substansi kualitas pelayanan dan menu dari unit-unit tersebut sebenarnya sudah berada dalam kategori baik.
ÔÇ£Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan,ÔÇØ katanya Dadan Hindayana.
