Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah melacak keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung di wilayah Jakarta Barat.
Penyidik menduga Silmy berkaitan dengan rangkaian penangkapan yang terjadi pada 2 hingga 3 Juni 2026 tersebut. Hingga saat ini, tim KPK masih bergerak aktif di lapangan untuk menemukan keberadaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa proses pencarian tersebut merupakan kelanjutan dari peristiwa tangkap tangan di Jakarta Barat. Pihak lembaga antirasuah tersebut juga memberikan imbauan tegas kepada semua pihak yang terlibat.
Budi meminta agar para pihak terkait bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Hal ini disampaikan untuk merespons pertanyaan media mengenai status dan posisi Silmy Karim dalam kasus ini.
Respons Silmy Karim dan Fokus Kasus
Sebelum keberadaannya dicari, Silmy Karim sempat memberikan pernyataan singkat saat dikonfirmasi oleh awak media. Ia memilih untuk tidak memberikan tanggapan mendalam terkait OTT pejabat Imigrasi tersebut.
Silmy justru mengarahkan agar pertanyaan mengenai kasus ini ditanyakan langsung kepada Menteri Imigrasi, Agus Andrianto. "Sebaiknya ke menteri saja," ungkapnya singkat melalui pesan tertulis.
Fokus utama dari operasi senyap ini adalah dugaan suap terkait pengurusan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. KPK mengendus adanya praktik lancung dalam proses birokrasi perizinan tersebut.
Beberapa poin utama mengenai fokus penyidikan KPK dalam kasus ini adalah:
- Dugaan gratifikasi dalam pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
- Penyalahgunaan wewenang pada proses penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- Keterlibatan pihak swasta yang bertindak sebagai perantara atau agen bagi WNA.
- Aliran dana mencurigakan dari WNA kepada penyelenggara negara untuk mempermudah izin.
Penjelasan lebih detail mengenai konstruksi perkara ini rencananya akan disampaikan melalui konferensi pers resmi. KPK saat ini masih merangkai bukti-bukti untuk memperjelas peran masing-masing pihak.
Barang Bukti dan Jangkauan Operasi
Dalam operasi yang berlangsung selama dua hari tersebut, KPK berhasil menangkap belasan orang yang diduga terlibat. Pihak-pihak yang diamankan terdiri dari penyelenggara negara hingga elemen swasta.
Sebagian besar dari mereka telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk pemeriksaan intensif. Selain menangkap personel, penyidik juga menyita berbagai aset sebagai barang bukti.
Daftar barang bukti yang diamankan tim KPK dalam kegiatan OTT meliputi:
| Kategori Barang Bukti | Jenis yang Disita |
|---|---|
| Alat Transportasi | Mobil dan sepeda motor. |
| Mata Uang Asing (Valas) | Dolar Amerika Serikat (USD) dan Dolar Singapura (SGD). |
| Logam Mulia | Emas murni. |
| Uang Tunai | Mata uang Rupiah dalam jumlah tertentu. |
Tabel di atas merinci berbagai aset bernilai tinggi yang ditemukan penyidik saat melakukan penggeledahan dan penangkapan. Barang-barang ini diduga kuat berkaitan dengan praktik suap izin tinggal WNA.
Wilayah operasi KPK ternyata tidak hanya terbatas di Jakarta Barat saja. Tim penindakan saat ini diketahui tengah memperluas jangkauan pencarian dan penyidikan hingga ke luar daerah.
Budi Prasetyo menyebutkan bahwa tim juga bergerak di wilayah Jawa Barat dan Bali. Perluasan ini dilakukan berdasarkan pengembangan informasi yang didapat dari para pihak yang telah tertangkap sebelumnya.
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu terbatas untuk menentukan status hukum. Lembaga ini harus menetapkan status tersangka atau membebaskan pihak terjaring dalam waktu 1x24 jam.
