Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali memicu kontroversi melalui pernyataan terbarunya mengenai perluasan kendali militer di Jalur Gaza. Langkah ini dianggap sebagai eskalasi berbahaya yang memicu kekhawatiran mendalam dari warga Palestina serta komunitas internasional, khususnya negara-negara di Eropa.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang tercapai pada Oktober 2025 lalu, militer Israel seharusnya hanya memegang kendali atas 53 persen wilayah Gaza. Namun, dalam pernyataannya pada Jumat (29/5) waktu setempat, Netanyahu menegaskan niatnya untuk memperluas dominasi tersebut hingga mencapai 70 persen wilayah Gaza.
Hingga saat ini, Netanyahu belum memberikan rincian teknis maupun jadwal pasti mengenai bagaimana perluasan wilayah itu akan dilaksanakan secara resmi. Pihak Hamas sebagai kelompok militan Palestina yang terlibat konflik sejak 7 Oktober 2023, memberikan respons keras dengan menyebut rencana tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis.
Ismail al-Thawabta, selaku kepala kantor media pemerintah Gaza yang dikelola oleh Hamas, menyatakan bahwa setiap upaya untuk memaksakan realitas pendudukan baru merupakan tindakan ilegal. Ia menegaskan bahwa masyarakat internasional harus melihat rencana ini sebagai upaya pengusiran paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri.
Kondisi di Gaza saat ini tetap belum menemui titik terang meskipun gencatan senjata telah berjalan selama lebih dari delapan bulan. Perhatian dunia yang sempat teralih pada konflik di Iran membuat isu-isu mendasar di Gaza seperti krisis kemanusiaan menjadi terabaikan.
Serangan Israel dilaporkan masih terus berlanjut di beberapa titik, sementara bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah sipil sangat terbatas jumlahnya. Ketegangan ini semakin memuncak karena Israel sebenarnya sudah mulai memperluas wilayah kendalinya secara bertahap melebihi batas awal kesepakatan.
Perbandingan Wilayah Kendali Israel di Gaza:
| Status Wilayah | Persentase Kendali | Keterangan Berdasarkan Peta |
|---|---|---|
| Kesepakatan Gencatan Senjata (Okt 2025) | 53% | Sesuai dengan batas "garis kuning" awal. |
| Kondisi Saat Ini (Mei 2026) | 64% | Termasuk area terlarang bagi kelompok bantuan. |
| Target Baru Netanyahu | 70% | Rencana perluasan tanpa jadwal yang jelas. |
Tabel di atas menunjukkan progres penguasaan lahan oleh Israel yang terus merangkak naik sejak gencatan senjata tahun lalu disepakati. Peningkatan ini secara langsung mempersempit ruang gerak bagi lebih dari dua juta penduduk Gaza yang kini hidup berdesakan di dalam tenda-tenda darurat.
Mohammed al-Shagra, seorang warga berusia 72 tahun di Khan Younis, mengungkapkan keputusasaannya terhadap situasi yang terus menyempit ini. Ia mempertanyakan ke mana lagi rakyat Palestina harus pergi jika seluruh daratan Gaza telah diambil alih oleh kekuatan militer.
Kesepakatan perdamaian tahun lalu yang difasilitasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebenarnya telah membentuk Dewan Perdamaian untuk mengawasi stabilitas. Meski telah diratifikasi oleh Dewan Keamanan PBB, banyak poin krusial yang sengaja ditunda pembahasannya hingga tahap selanjutnya.
Beberapa isu sensitif yang belum tuntas antara lain adalah proses pelucutan senjata Hamas, penarikan penuh pasukan Israel, hingga pembentukan struktur pemerintahan baru. Para negosiator dari Dewan Perdamaian saat ini masih terus berupaya menjalin komunikasi dengan kedua belah pihak terkait masalah pelucutan senjata tersebut.
Sejak gencatan senjata dimulai, kedua pihak justru berulang kali melontarkan tuduhan adanya pelanggaran komitmen di lapangan. Data menunjukkan bahwa serangan Israel telah menewaskan lebih dari 900 warga Palestina, sementara serangan dari pihak militan menewaskan empat tentara Israel dalam periode yang sama.
Pihak militer Israel dan kantor perdana menteri hingga kini masih bungkam saat diminta memberikan informasi tambahan mengenai pernyataan Netanyahu. Begitu pula dengan juru bicara Dewan Perdamaian yang memilih untuk tidak memberikan komentar terkait wacana perluasan wilayah tersebut.
Reaksi keras datang dari Inggris melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya yang menyatakan bahwa ekspansi kendali Israel tidak dapat diterima. Inggris menilai langkah tersebut hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah berada pada titik yang sangat memprihatinkan.
Jerman juga menyuarakan kekhawatiran serupa dan menegaskan penolakannya terhadap pembagian permanen wilayah Palestina oleh otoritas Israel. Sementara itu, Prancis sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan situasi terbaru ini.
Upaya Netanyahu Mengamankan Posisi Politik
Analis politik melihat manuver Netanyahu ini berkaitan erat dengan pelaksanaan pemilihan umum yang akan digelar dalam waktu dekat. Netanyahu saat ini berada di bawah tekanan besar karena dinilai gagal mencapai target strategis dalam konflik di wilayah Iran maupun Lebanon.
Max Rodenbeck dari International Crisis Group berpendapat bahwa Netanyahu sedang berusaha membangun citra sebagai pemimpin yang tangguh di mata pemilih. Netanyahu kerap disalahkan oleh lawan politiknya karena memimpin pertempuran di tujuh front berbeda namun tidak berhasil memenangkan satu pun di antaranya.
Kekhawatiran besar muncul bahwa tanpa adanya tekanan balik dari pemerintahan Donald Trump, situasi di Gaza bisa kembali terjebak dalam pertumpahan darah yang hebat. Saat ini, Israel terus menekan Hamas melalui pembatasan bantuan logistik serta serangan yang menargetkan tokoh-tokoh penting kelompok tersebut.
Poin-Poin Utama Dampak Konflik bagi Warga Gaza:
- Kehilangan Tempat Tinggal: Hampir seluruh penduduk Gaza terpaksa mengungsi dari rumah mereka yang hancur.
- Krisis Tenda: Mayoritas pengungsi masih bertahan di tempat penampungan sementara yang tidak layak.
- Tekanan Militer: Peningkatan aktivitas militer membuat warga merasa tidak ada tempat yang benar-benar aman.
- Akses Bantuan: Pembatasan bantuan pangan dan medis semakin memperparah kondisi kesehatan masyarakat.
Daftar di atas menggambarkan betapa beratnya beban yang harus ditanggung warga sipil Gaza di tengah ketidakpastian politik yang terjadi. Mohammed al-Jundi, seorang pengungsi di Kota Gaza, mempertanyakan sikap diam dunia saat Israel terus melewati batas wilayah yang telah disepakati.
Di sisi lain, pendukung kebijakan keamanan garis keras di Israel memandang bahwa tekanan militer adalah satu-satunya jalan keluar yang efektif. Mereka meyakini bahwa cara tersebut akan memaksa Hamas untuk segera melucuti senjata dan menerima kesepakatan damai dalam jangka panjang.
Kobi Michael, peneliti dari Institut Studi Keamanan Nasional Israel, memprediksi bahwa bentrokan baru mungkin saja terjadi dalam waktu dekat. Namun, ia optimis bahwa konflik kali ini akan berlangsung lebih singkat dan menjadi jalan pembuka bagi tatanan masa depan yang lebih stabil di wilayah tersebut.
