Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengancam akan menutup sementara layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia, jika tidak segera mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat hingga 23 April 2026. Ultimatum ini dilayangkan guna menegakkan tata kelola ruang digital di tanah air.
Dilansir dari Teknologi, pemerintah telah memberikan sejumlah perpanjangan waktu sejak akhir tahun 2025. Namun, hingga batas yang ditentukan, Wikimedia Foundation dilaporkan belum memenuhi kewajiban administratif tersebut meskipun sempat dilakukan pembatasan akses pada domain tertentu pada Februari lalu.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, memberikan penegasan mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban ruang siber bagi seluruh penyelenggara platform tanpa kecuali. Aturan ini disebut berlaku setara baik untuk entitas komersial maupun organisasi nirlaba.
ÔÇ£Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang tertib dan adil bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik,ÔÇØ ujar Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Alexander menjelaskan bahwa langkah tegas ini diambil setelah proses komunikasi panjang. Wikimedia sebelumnya telah mendapatkan surat pemberitahuan sejak 14 November 2025, namun proses registrasi tetap tidak kunjung tuntas meski telah diberikan beberapa kali kelonggaran waktu.
ÔÇ£Jika masih belum ada kepatuhan terhadap hukum di Indonesia maka kami akan mengambil langkah tegas berupa pemblokiran,ÔÇØ kata Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Pemerintah menyatakan bahwa pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi publik sekaligus bagi platform itu sendiri. Alexander juga menjamin bahwa proses pendaftaran ini bersifat gratis bagi semua pihak yang beroperasi di wilayah Indonesia.
ÔÇ£Hal ini dilakukan untuk melindungi publik, juga melindungi platform itu sendiri, dalam hal ini Wikimedia, agar terlindungi secara hukum,ÔÇØ tutup Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.
Menanggapi situasi tersebut, Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja K., menilai bahwa ketegasan pemerintah sangat diperlukan. Menurutnya, kegagalan dalam menegakkan aturan dapat berdampak buruk pada reputasi kementerian di mata pelaku industri.
ÔÇ£Di Indonesia ada aturan main terkait dengan penyelenggara sistem elektronik dan Wikimedia ini kan ternyata masih belum memenuhi ketentuan itu, ya patut memang ditegur gitu,ÔÇØ kata Ardi Sutedja K., Founder and Chairman ICSF.
Ardi menambahkan bahwa arus informasi masyarakat tidak akan terganggu secara signifikan karena Wikipedia bukan merupakan satu-satunya sumber referensi. Ia melihat langkah Komdigi di bawah kepemimpinan Meutya Hafid sudah berada di jalur yang tepat dalam penegakan hukum digital.
ÔÇ£Jadi harus ada ketegasan, paling tidak kita dipandang oleh industri, kita punya ketegasan dan penekatan aturan, jadi kalau diberikan kelonggaran waktu dan sebagainya terus-menerus, ya ini terusnya taruhannya ya reputasi, reputasi Komdigi itu sendiri,ÔÇØ katanya Ardi Sutedja K., Founder and Chairman ICSF.
Sementara itu, komunitas Wikimedia Indonesia menyampaikan kekhawatiran terkait dampak teknis dari ancaman pemblokiran tersebut. Mereka menekankan bahwa masalah utama terletak pada terhambatnya proses penyuntingan dan pembaruan informasi oleh para sukarelawan di Indonesia.
ÔÇ£Dengan pembatasan akses login, Wikimedian akan kesulitan memperbarui artikel Wikipedia agar tetap andal. Dengan pembatasan pendaftaran akun, kontributor baru yang ingin berbagi pengetahuan akan terhambat,ÔÇØ tulis pernyataan Komunitas Wikimedia Indonesia.
Komunitas menilai pembatasan ini menciptakan paradoks bagi akses pengetahuan terbuka. Selain menghambat kontribusi sukarela, kebijakan ini dianggap berisiko mempercepat kepunahan bahasa daerah karena sulitnya melakukan dokumentasi bahasa oleh penutur asli di platform tersebut.
