Sebanyak 89 persen perusahaan di Indonesia dilaporkan belum mencapai tingkat kematangan siber yang memadai untuk menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks pada Senin (11/5/2026). Data tersebut diluncurkan dalam Indosat Business Cybersecurity Whitepaper di Jakarta sebagai peringatan atas lebarnya celah keamanan korporasi.
Laporan tersebut menyoroti bahwa pertumbuhan pasar teknologi informasi dan komunikasi enterprise di Indonesia diproyeksikan menembus Rp203,5 triliun pada 2025 dengan pertumbuhan tahunan 14,4 persen. Namun, pesatnya digitalisasi ini tidak dibarengi dengan kapabilitas sistem keamanan teknologi informasi yang mumpuni di banyak organisasi.
Deputy Head of Master IT Program Swiss German University Charles Lim menjelaskan bahwa peluncuran dokumen tersebut menjadi pengingat penting mengenai risiko siber yang membayangi sektor bisnis saat ini.
"Ini penting. Ini sebuah momentum untuk menjelaskan bahwa keadaan perusahaan enterprise di negara kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja," kata Charles Lim, Deputy Head of Master IT Program Swiss German University.
Data dalam laporan itu menunjukkan hanya 11 persen perusahaan yang memiliki kesiapan siber tinggi, sementara 54 persen lainnya masih kekurangan kapabilitas keamanan dasar. Charles menekankan bahwa mayoritas pelaku usaha di tanah air masih jauh dari target ketahanan digital yang diharapkan.
"Jadi banyak perusahaan itu yang tidak ya. Kalau kita lihat di sini, 89% itu enggak siap, berarti mayoritas," kata Charles Lim, Deputy Head of Master IT Program Swiss German University.
Kesenjangan ini dinilai mengkhawatirkan mengingat pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai diadopsi oleh pelaku kejahatan untuk meluncurkan serangan yang sulit dideteksi.
"Nah, ini menunjukkan bahwa ada gap yang sangat besar antara yang kita mau capai yaitu ketahanan siber," kata Charles Lim, Deputy Head of Master IT Program Swiss German University.
Teknologi AI kini berfungsi layaknya pisau bermata dua yang dapat membantu pertahanan sistem sekaligus menjadi alat bagi penyerang untuk mencari celah keamanan secara otomatis.
"AI ini jadi senjata bermata dua. Bisa dipakai oleh kita untuk mencari solusi tapi juga oleh attacker untuk menyerang," ujar Charles Lim, Deputy Head of Master IT Program Swiss German University.
Selain ancaman teknis, serangan berbasis manipulasi seperti deepfake yang meniru identitas suara dan wajah menjadi tantangan baru. Di sisi lain, ransomware tetap menjadi ancaman dominan yang sering mengunci operasional perusahaan sepenuhnya.
Sementara itu, SVP Head of Enterprise Security IOH Yohanes Glen memberikan pandangan mengenai perlunya pergeseran paradigma dalam memandang keamanan data di tingkat manajemen.
"Cyber security itu sebenarnya adalah suatu business risk. Jadi bukan cuma sekadar technical issue," ujar Yohanes Glen, SVP Head of Enterprise Security IOH.
Glen menyarankan perusahaan beralih dari pendekatan reaktif dan mulai menerapkan sistem identitas digital yang lebih ketat. Penerapan konsep zero trust dan autentikasi multifaktor menjadi langkah strategis untuk memitigasi penyalahgunaan akses.
"Cyber security itu masih didorong oleh ketakutan dan juga masih didorong oleh compliance. Jadi bukan yang sifatnya suatu hal yang strategis," ujar Yohanes Glen, SVP Head of Enterprise Security IOH.
Tantangan ini menjadi semakin krusial mengingat implementasi penuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sejak Oktober 2024. Regulasi tersebut mewajibkan setiap perusahaan memiliki kemampuan respons insiden 24 jam dan melaporkan kebocoran data maksimal dalam waktu 72 jam.
