Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mendesak intervensi pemerintah pusat guna menyikapi lonjakan harga material kabel fiber optik yang mencapai 17 persen pada Selasa (14/4/2026). Kenaikan harga ini dipicu oleh ketidakstabilan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok global.
Lonjakan harga tersebut memberikan tekanan besar bagi para operator seluler dan penyedia infrastruktur jaringan broadband di Indonesia. Dilansir dari Detik iNET, kondisi ini berpotensi meningkatkan beban biaya pembangunan serta menghambat perluasan akses internet nasional ke berbagai wilayah.
"Secara signifikan harga kabel fiber optik dari supplier saat ini sudah tidak normal. Kenaikannya hampir 15-17 persen," kata Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasas Swandy. Ia menambahkan bahwa harga bahan baku turunan seperti High-Density Polyethylene (HDPE) yang berfungsi sebagai pelindung kabel juga ikut meroket.
Data Apjatel menunjukkan harga HDPE yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.000 per meter kini mengalami kenaikan antara Rp1.500 hingga Rp1.700 per meter. Material ini merupakan komponen vital dalam instalasi kabel bawah tanah karena sifat proteksinya yang kuat.
Keluhan mengenai kenaikan biaya produksi ini telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pihak asosiasi berharap Komdigi berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi atas kendala logistik tersebut.
Para pelaku industri berharap pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dapat segera memberikan langkah intervensi atau insentif fiskal. Dukungan kebijakan dianggap krusial agar target pembangunan kedaulatan digital nasional tidak terganggu oleh fluktuasi harga komoditas global.
Hingga saat ini, Apjatel masih menunggu respons lanjutan dari lintas kementerian terkait usulan pemberian insentif tersebut. Pihak asosiasi tetap optimis pemerintah akan memberikan perhatian khusus mengingat pentingnya infrastruktur digital bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
