Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Auditorium Kementerian PU pada Rabu (20/5/2026). Langkah sinergi lintas lembaga ini dilakukan guna memastikan proyek rampung sesuai target dan siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Akselerasi pembangunan sarana pendidikan ini ditargetkan menyasar masyarakat yang membutuhkan bantuan, terutama kelompok miskin ekstrem. Dilansir dari Detik Finance, proyek pengerjaan fisik di puluhan wilayah tersebut saat ini tengah berjalan merata.
Data terkini menunjukkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II tersebar di 93 lokasi yang mencakup 29 provinsi serta 91 kabupaten/kota. Hingga 19 Mei 2026, seluruh proyek tersebut sedang dalam masa konstruksi dengan rata-rata progres fisik mencapai sekitar 57 persen.
"Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas untuk mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem," ujar Kuswara, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.
Guna mencapai target yang tenggatnya semakin dekat, Kementerian PU menerapkan strategi pengawasan ketat secara langsung. Langkah ini dibarengi dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat yang melibatkan berbagai unit organisasi internal.
"Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada tanggal 20 Juni 2026. Sebagai bentuk komitmen percepatan, Menteri PU juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk memastikan akselerasi pekerjaan berjalan sesuai target," tutur Kuswara, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.
Sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi dikerahkan dan dibagi dalam tiga shift kerja demi mengejar target penyelesaian program. Di sisi lain, pihak KSP turut memberikan catatan agar pemenuhan target waktu tidak mengorbankan aspek kualitas bangunan.
"Kita tahu bahwa waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional," kata Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Deputi IV KSP.
Koordinasi lintas sektor ini sebelumnya telah melalui serangkaian verifikasi lapangan di 22 lokasi SR serta tiga kali rakor. KSP menekankan pentingnya kedisiplinan eksekusi di lapangan agar infrastruktur pendidikan ini segera memberikan dampak nyata.
"Kita semua memahami bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat bukanlah hal yang mudah. Program ini bukan hanya membangun fisik gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa. KSP percaya, dengan konsolidasi yang kuat, eksekusi yang disiplin, serta ketegasan di setiap lini, target 20 Juni 2026 bukanlah suatu hal yang mustahil," tutur Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Deputi IV KSP.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman Koswara, jajaran Kemensos, beserta perwakilan penyedia jasa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
