Kementerian Sosial menerapkan program Sekolah Rakyat bermodel berasrama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia. Langkah ini dibarengi dengan program pemberdayaan ekonomi bagi orangtua siswa, seperti dilansir dari Media Indonesia pada Jumat (22/5).
Pemerintah memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Saat ini, sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah menggunakan aset negara.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa negara mengambil alih pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Hal ini dilakukan demi menjamin masa depan mereka melalui fasilitas pendidikan yang memadai.
"Tujuan Sekolah Rakyat itu dimaksudkan Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Kalau keluarganya miskin, anaknya kita ambil, negara sekolahkan," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Sistem berasrama atau boarding school diterapkan karena lingkungan asal siswa miskin sering kali memiliki keterbatasan gizi dan sanitasi yang buruk. Kondisi tersebut dinilai menghambat tumbuh kembang anak jika mereka tetap bersekolah di sekolah reguler biasa.
"Kalau sekolah reguler, setelah pulang mereka kembali ke lingkungan yang sanitasinya kurang baik, gizinya kurang, dan itu mempengaruhi perkembangan anak. Karena itu dibuat boarding supaya anak-anak ini benar-benar mendapatkan perhatian penuh," ujar Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Proses seleksi penerimaan siswa dilakukan secara ketat melalui verifikasi langsung ke rumah calon peserta didik. Skema ini dijalankan untuk menghindari adanya praktik penitipan siswa dan memastikan bantuan fasilitas seperti asrama, makan, hingga laptop tepat sasaran.
"Tidak ada titipan. Tim akan datang langsung mengecek kondisi keluarga calon siswa. Jadi benar-benar untuk keluarga miskin," tegas Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Selain mencukupi kebutuhan anak, Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian lain untuk memberikan pelatihan kerja dan bantuan perbaikan rumah bagi keluarga siswa. Kebijakan ini diambil agar pemulihan ekonomi keluarga berjalan secara menyeluruh.
"Anaknya disekolahkan, orangtouanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki. Jadi penanganannya menyeluruh," ujar Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Melalui intervensi total ini, pemerintah berupaya membangun mentalitas baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut kini sudah mulai menunjukkan dampak positif pada perkembangan psikologis para siswa di lapangan.
"Yang tadinya tidak percaya diri, sekarang mulai berani bicara di depan umum, mulai punya cita-cita. Itu yang paling penting," tutur Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Saat ini, beberapa wilayah sedang mempersiapkan operasional lanjutan program ini menjelang tahun ajaran baru. Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadwalkan Sekolah Rakyat di wilayahnya untuk mulai beroperasi pada Juli 2026.
