Kementerian Kesehatan melaporkan sekitar 600 ribu hingga 650 ribu kasus kebutaan akibat katarak terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Data tersebut disampaikan saat pembukaan Bakti Sosial Operasi Katarak di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, pada Jumat (24/4/2026).
Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa kondisi ini menjadi ancaman serius bagi produktivitas nasional, terutama pada kelompok lanjut usia. Dilansir dari Kompas, katarak tercatat sebagai penyebab utama kebutaan bagi 81,2 persen penduduk berusia di atas 50 tahun.
"Jika katarak tidak ditangani, yang hilang bukan hanya penglihatan, melainkan juga peran sosial dan produktivitas mereka," jelas Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan.
Pemerintah mencatat urgensi penanganan ini setelah hasil skrining program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025ÔÇô2026 menunjukkan 2,95 juta orang mengalami gangguan mata dari total 23,35 juta orang yang diperiksa. Dante menyebutkan penderita kehilangan mayoritas akses informasi akibat gangguan penglihatan tersebut.
"Dunia yang dulu jelas perlahan menjadi buram. Penderita seolah kehilangan terang di sisa hidupnya," tambah Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mengintegrasikan skrining mata dalam program CKG 2026 dan menjamin biaya operasi melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, kolaborasi lintas negara dijalankan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan mata bagi masyarakat kurang mampu.
Kerja sama dengan Noor Dubai Foundation dari Uni Emirat Arab (UEA) dan PERDAMI menargetkan operasi gratis bagi 500 pasien selama periode JanuariÔÇôMei 2026 di wilayah Kalimantan Tengah, NTB, dan NTT. Duta Besar UEA untuk Republik Indonesia dan ASEAN menyambut baik inisiatif kemanusiaan ini.
"Layanan kesehatan adalah fondasi bagi martabat manusia dan pembangunan berkelanjutan," lanjut Abdulla Salem Obaid AlDhaheri, Duta Besar UEA untuk Republik Indonesia dan ASEAN.
Program ini mengalokasikan bantuan operasi bagi 200 pasien di Kalimantan Tengah, sementara masing-masing 150 pasien lainnya diprioritaskan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
