Kementerian Kesehatan mengungkap adanya tantangan kesehatan penglihatan yang signifikan di Indonesia dengan temuan sekitar 600.000 hingga 650.000 orang mengalami kebutaan akibat katarak sepanjang 2025 pada Senin (27/4/2026).
Angka prevalensi tinggi tersebut menjadikan katarak sebagai faktor dominan hilangnya penglihatan di tanah air, sebagaimana dilansir dari Nasional. Penyakit ini tercatat menjadi penyebab utama kebutaan pada penduduk usia di atas 50 tahun dengan persentase mencapai 81,2 persen.
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa kondisi ini memberikan dampak serius bagi ketahanan sosial masyarakat. Masalah kesehatan mata tersebut dinilai secara langsung mengancam tingkat produktivitas nasional, terutama bagi mereka yang berada di kelompok usia senja.
"Indonesia menghadapi tantangan serius pada sektor kesehatan penglihatan dengan mencatat sekitar 600.000 hingga 650.000 kasus kebutaan akibat katarak sepanjang 2025," ujar Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan RI.
Dante juga menyoroti bagaimana keterbatasan penglihatan dapat mengisolasi individu dari lingkungan sekitarnya. Penanganan yang tertunda berisiko menghambat kemampuan seseorang untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
"Jika katarak tidak ditangani, yang hilang bukan hanya penglihatan, melainkan juga peran sosial dan produktivitas mereka," ujar Dante.
Pemerintah melaporkan bahwa penderita katarak mengalami hambatan besar dalam menyerap informasi visual harian. Dante menggambarkan kondisi tersebut sebagai penurunan kualitas hidup yang drastis bagi para penderitanya.
"Dunia yang dulu jelas perlahan menjadi buram. Penderita seolah kehilangan terang di sisa hidupnya," tutur Dante.
Data skrining program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025ÔÇô2026 menunjukkan bahwa dari total 23,35 juta orang yang diperiksa, terdapat 2,95 juta orang yang teridentifikasi mengalami gangguan mata. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mengintegrasikan skrining mata ke dalam CKG 2026 dan menjamin biaya operasi melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah juga menetapkan target ambisius dalam Peta Jalan Kesehatan Penglihatan 2025ÔÇô2030, yakni minimal 60 persen penderita katarak harus mendapatkan tindakan operasi dengan hasil tajam penglihatan optimal. Pada 2025, realisasi kapasitas operasi nasional mencapai 634.642 orang atau 92 persen dari target.
Dalam upaya memperluas jangkauan layanan, pemerintah bekerja sama dengan Noor Dubai Foundation dan PERDAMI untuk menggelar operasi gratis bagi 500 pasien pada periode JanuariÔÇôMei 2026. Program ini difokuskan di wilayah Kalimantan Tengah, NTB, dan NTT.
Duta Besar UEA untuk Republik Indonesia dan ASEAN, Abdulla Salem Obaid Al Dhaheri, menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemberantasan katarak tersebut. Kolaborasi ini dipandang sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral antara kedua negara melalui sektor kesehatan.
"Seluruh prosedur dilakukan oleh spesialis mata Indonesia. Dukungan internasional yang memberdayakan keahlian nasional adalah model kemitraan yang paling efektif,ÔÇØ kata Abdulla Salem Obaid Al Dhaheri, Duta Besar UEA untuk RI dan ASEAN.
