Kanada Desak Investigasi Independen atas Perlakuan Israel Terhadap Aktivis

Kanada Desak Investigasi Independen atas Perlakuan Israel Terhadap Aktivis
Foto: Ilustrasi Kanada Desak Investigasi Independen atas Perlakuan Israel Terhadap Aktivis.

Pemerintah Kanada mendesak pelaksanaan investigasi independen terkait perlakuan Israel terhadap aktivis flotilla Gaza yang ditahan pada Senin (25/5/2026). Tuntutan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney kepada Presiden Israel Isaac Herzog melalui saluran telepon, seperti dilansir dari Media Indonesia.

Hubungan bilateral kedua negara saat ini dilaporkan berada pada titik terendah sepanjang sejarah. Mark Carney menegaskan bahwa tindakan terhadap warga sipil dan warga Kanada di kapal bantuan tersebut tidak dapat diterima, serta menyebut situasi kemanusiaan di Gaza sebagai bencana besar.

Ketegangan diplomatik ini juga dipicu oleh penolakan Kanada terhadap perluasan permukiman ilegal, kekerasan pemukim di Tepi Barat, dan kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Di sisi lain, para aktivis yang dibebaskan melaporkan adanya kekerasan fisik hingga dugaan serangan seksual selama penahanan.

Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand turut mengambil langkah tegas dengan berkomunikasi bersama mitranya dari Israel, Gideon Saar. Anand menyatakan bahwa pihak Ottawa akan segera menyerahkan bukti-bukti penganiayaan terhadap warga negara Kanada.

"Saya menegaskan bahwa tindakan menghalangi akses layanan konsuler bagi warga negara Kanada selama mereka ditahan adalah pelanggaran terhadap Konvensi Wina dan tidak boleh terulang kembali," tegas Anand melalui unggahan di media sosial X.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar memberikan tanggapan berbeda atas protes tersebut. Saar bersikeras menuduh para aktivis di kapal bantuan terinspirasi oleh kelompok Hamas.

Pihak penyelenggara menyatakan misi flotilla murni bertujuan menembus blokade Israel demi mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Meskipun gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat sudah berlaku sejak Oktober 2025, pasokan bantuan bagi warga sipil dilaporkan masih sangat minim.

Artikel terkait

Rekomendasi