PT KAI (Persero) melakukan evaluasi besar-besaran terhadap 1.800 titik perlintasan sebidang di Indonesia guna meningkatkan standar keselamatan operasional. Langkah ini diambil sebagai respons atas kecelakaan maut antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi pada Senin (27/4) malam.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengonfirmasi bahwa perusahaan telah memetakan ribuan titik perlintasan yang memerlukan pembenahan mendesak. Berdasarkan data yang dihimpun, proses perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan lokasi yang memiliki risiko kecelakaan tertinggi, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
"Kita sudah punya data 1.800 (perlintasan sebidang) itu, mana prioritas satu yang sangat membahayakan itu yang akan kita prioritaskan dulu di tahun ini," kata Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
Manajemen KAI menekankan bahwa setiap lokasi akan mendapatkan penanganan berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah di sekitar rel. Upaya peningkatan kualitas keselamatan ini mencakup pembangunan infrastruktur fisik maupun sistem pengamanan otomatis.
"Dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat keselamatan. Baik itu dalam memasang flyover atau memasang palang pintu yang bersistem," ucap Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
Ketegasan juga akan diambil terhadap perlintasan yang dinilai tidak layak secara teknis untuk terus dioperasikan. KAI memastikan tidak akan mentoleransi titik-titik yang membahayakan nyawa publik.
"Jika tidak memenuhi persyaratan, maka kami akan tutup," tegas Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
Bobby turut memberikan imbauan keras kepada warga di sekitar jalur kereta agar menghentikan praktik pembuatan perlintasan ilegal. Jalur liar tersebut dianggap sangat berbahaya karena menghalangi pandangan masinis dan tidak memiliki sistem peringatan dini.
"Kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam dua hal. Satu, tidak membuat perlintasan liar lagi. Saya ulangi, tidak membuat perlintasan liar lagi," tegas Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
Masyarakat juga diminta untuk menghormati penutupan yang telah dilakukan oleh petugas demi keselamatan bersama. Pembukaan kembali perlintasan yang sudah disegel dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap prosedur keamanan perjalanan kereta api.
"Kedua, jika ada perlintasan-perlintasan yang sudah dijaga, sudah dipasang alatnya, jangan dilanggar. Yang ditutup, yang kami sudah tutup karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan, mohon jangan dibuka lagi. Mohon jangan dibuka lagi," ujar Bobby Rasyidin, Direktur Utama KAI.
Persoalan ini juga mendapatkan perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kurangnya penjagaan di banyak titik perlintasan sebidang. Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk menyelesaikan masalah ini secara nasional.
"Nanti pelaksananya kita tunjuk, dan diperhitungkan butuh hampir Rp 4 triliun. Demi keselamatan dan karena kita sangat membutuhkan kereta api, maka perlu dilakukan itu," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
