Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat menyoroti maraknya praktik joki TOEFL sebagai dampak dari ketimpangan akses dan tekanan sistem pendidikan pada Kamis, 16 April 2026. Fenomena ini muncul di tengah kewajiban sertifikat bahasa sebagai syarat administratif yudisium hingga lamaran kerja.
Ketergantungan pada sertifikat menciptakan pasar bayangan yang menawarkan jasa pengerjaan tes secara instan, sebagaimana dilansir dari Megapolitan. Rakhmat menyebut kondisi ini sebagai bentuk adaptasi inovatif individu dalam menghadapi tuntutan sosial yang berat.
"Dalam sosiologi itu ada istilah adaptasi inovatif. Individu tetap menerima tujuan sosial, misalnya skor tinggi untuk kuliah atau kerja, tetapi menggunakan cara-cara yang tidak sah karena akses terhadap cara yang sah dianggap terbatas atau terlalu berat," kata Rakhmat Hidayat, Sosiolog UNJ.
Menurutnya, mahasiswa dengan modal ekonomi lebih besar memiliki akses kursus mahal yang memudahkan pemenuhan standar global. Hal ini menciptakan situasi transaksional ketika individu berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan administratif institusi.
"Tekanan sistem seperti standar global, persaingan akademik, dan tuntutan administratif menciptakan situasi di mana individu merasa perlu menyesuaikan diri secara pragmatis atau transaksional," ujar Rakhmat Hidayat.
Ia menambahkan bahwa penggunaan joki merupakan bentuk kalkulasi rasional antara biaya belajar yang tinggi dan peluang keberhasilan yang cepat. Pola pendidikan modern yang terlalu berorientasi pada angka dinilai telah melahirkan budaya kredensialisme.
"Ini bukan sekadar kegagalan moral, tetapi perhitungan untung-rugi. Biaya belajar tinggi versus peluang sukses instan lewat joki," tutur Rakhmat Hidayat.
Sertifikat bahasa kini telah bergeser menjadi komoditas dan tiket masuk untuk mengakses kesempatan tertentu. Rakhmat menegaskan bahwa penekanan berlebihan pada skor akhir mengabaikan proses belajar yang sesungguhnya.
"Ini menciptakan apa yang disebut kredensialisme," ucap Rakhmat Hidayat.
Sistem ini dianggap memperkuat ketidakadilan sosial karena hanya kelompok tertentu yang mampu mencapai skor tinggi secara mudah. Hal ini menyebabkan mekanisme seleksi sosial melalui TOEFL memiliki sisi eksklusif.
"Ada standarisasi global tanpa mempertimbangkan konteks lokal, lalu penekanan berlebihan pada hasil skor, bukan proses belajar," kata Rakhmat Hidayat.
Rakhmat memperingatkan adanya risiko erosi kepercayaan terhadap lembaga pendidikan jika praktik ini terus dibiarkan. Selain itu, kondisi ini dapat memicu inefisiensi sosial ketika posisi penting ditempati oleh orang yang tidak kompeten.
"Fungsi eksklusifnya adalah sertifikasi menjadi alat social closure, membatasi akses hanya pada kelompok tertentu yang mampu secara ekonomi dan budaya," kata Rakhmat Hidayat.
Lebih lanjut, ia memprediksi masyarakat dapat terjebak dalam situasi anomie jika aturan formal tidak lagi dipercaya. Fenomena ini merupakan refleksi sistem yang terlalu menghargai manusia berdasarkan kuantifikasi angka semata.
"Mereka yang mampu membeli skor akan terus unggul secara simbolik dan memperparah ketidakadilan sosial," kata Rakhmat Hidayat.
Di sisi lain, praktik joki ini diakui telah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa tingkat akhir. Sosiolog menekankan bahwa masalah ini tidak bisa hanya dipandang sebagai pelanggaran individu.
"Fenomena joki TOEFL ini tidak bisa dilihat hanya sebagai pelanggaran individu, tetapi sebagai gejala struktural," kata Rakhmat Hidayat.
Seorang penyedia jasa berinisial Kevin mengungkapkan telah menjadi joki sejak 2020 karena permintaan mahasiswa yang kesulitan memenuhi syarat kelulusan. Ia memanfaatkan kemudahan tes daring untuk mengerjakan soal dari rumah.
"Kalau dari sisi kemampuan bahasa Inggris, saya memang sudah terbiasa. Dulu kuliah Sastra Inggris, jadi materi TOEFL itu sudah kayak makanan sehari-hari," kata Kevin, Joki TOEFL.
Kevin menyebutkan bahwa mayoritas pelanggannya adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsi namun terganjal syarat yudisium. Kabar jasanya tersebar melalui jaringan pertemanan di kampus.
"Waktu itu teman saya bilang, ini cuma buat syarat kampus. Saya bantuin sekali, habis itu ternyata ada yang nanya lagi," ujar Kevin.
Perkembangan teknologi membuat pengerjaan tes daring menjadi lebih sederhana dengan menggunakan akun peserta. Meskipun demikian, praktik pengerjaan tes di lokasi (offline) masih dilakukan dengan risiko penyamaran yang lebih tinggi.
"Kalau online itu lebih gampang. Saya dikasih akun peserta, nanti saya kerjain dari rumah. Sertifikat biasanya keluar bentuk PDF," ujar Kevin.
Tarif yang dipatok bervariasi mulai dari Rp 350.000 hingga Rp 400.000, tergantung pada target skor yang diminta konsumen. Banyak klien sengaja tidak meminta skor terlalu tinggi demi menghindari kecurigaan pihak universitas.
"Kalau minta (skor) 450 atau 475 itu biasanya murah. Tapi kalau sudah minta 520 ke atas, itu beda," kata Kevin.
Menurut Kevin, longgarnya sistem verifikasi pada lembaga tes menjadi faktor utama bisnis ini tetap bertahan. Ia berpendapat bahwa penggunaan teknologi keamanan dapat menekan angka praktik kecurangan tersebut.
"Kalau pakai face recognition atau sidik jari, saya yakin joki bakal berkurang. Tapi selama sistemnya longgar, ini pasti jalan terus," ujar Kevin.
Senada dengan Kevin, joki lain berinisial Riski mengaku mulai aktif sejak 2022 untuk membantu peserta yang gagal tes berulang kali. Riski bertindak sebagai eksekutor lapangan yang dikoordinasikan oleh seorang admin.
"Awalnya saya cuma bantu satu orang, karena dia bilang enggak bisa lulus-lulus. Dari situ saya tahu ternyata banyak yang kayak gitu," kata Riski, Joki TOEFL.
Riski menilai celah terbesar ada pada pengawasan identitas peserta yang tidak ketat di lokasi ujian. Tekanan untuk lulus tepat waktu memaksa banyak mahasiswa mengambil jalan pintas dengan harga layanan serupa.
"Mayoritas cuma minta aman. Pokoknya jangan di bawah standar kampus," kata Riski.
Mahasiswa berinisial Izar mengaku memilih jasa joki setelah tiga kali gagal memenuhi skor minimal di kampusnya. Ia membayar Rp 700.000 agar bisa segera mendaftar sidang skripsi tanpa harus mengulang tes.
"Semua sudah beres, tinggal daftar sidang. Tapi TOEFL saya kurang terus. Saya udah tes tiga kali, tetap enggak tembus," kata Izar, Mahasiswa.
Ia menerima sertifikat dalam bentuk digital tanpa pernah datang ke tempat ujian. Kemudahan ini menjadi solusi pragmatis bagi mahasiswa yang terancam tertahan kelulusannya.
"Saya enggak datang tes. Tiba-tiba sertifikatnya sudah jadi," kata Izar.
Nabila, lulusan universitas di Jakarta Selatan, juga menggunakan jasa serupa senilai Rp 350.000 karena ijazahnya ditahan oleh pihak akademik. Meskipun sudah bekerja, ia tetap diwajibkan menyerahkan sertifikat bahasa.
"Saya sudah yudisium. Tapi pas mau ambil ijazah, akademik bilang harus ada TOEFL dulu," kata Nabila, Mahasiswa.
Kasus serupa dialami Rafi yang terancam tidak bisa mengikuti prosesi wisuda meskipun telah membayar biaya administrasi. Ia membayar Rp 600.000 untuk mendapatkan skor aman.
"Kampus saya bilang kalau enggak ada TOEFL, enggak bisa ikut wisuda. Padahal saya sudah bayar biaya wisuda," kata Rafi, Mahasiswa.
Ia mengakui kekhawatirannya jika mendapatkan skor yang terlalu tinggi dalam sertifikat joki tersebut. Ketakutan akan kecurigaan administratif menjadi pertimbangan utama dalam memilih layanan.
"Saya takut kalau skornya tinggi banget malah aneh," tutur Rafi.
Mahasiswa lainnya, Salsa, menyebut bahwa penggunaan joki sudah dianggap lumrah di kalangan tingkat akhir. Namun, ia menyadari normalisasi tindakan ini berpotensi membahayakan integritas mahasiswa di masa depan.
"Kalau di kalangan mahasiswa, ini kayak rahasia umum," ujar Salsa, Mahasiswa.
Ia menyoroti bahwa verifikasi kampus selama ini hanya bersifat administratif tanpa pengecekan mendalam. Kurangnya pengawasan ini membuat pencarian jalan pintas menjadi hal yang dianggap wajar.
"Kalau terus-terusan dianggap wajar, lama-lama mahasiswa jadi terbiasa cari jalan pintas," ucap Salsa.
Kebutuhan sertifikat juga menyentuh dunia profesional, seperti yang dialami Alya saat melamar ke agensi kreatif. Ia menggunakan sertifikat prediksi karena jadwal tes resmi yang tidak fleksibel dan biaya yang mahal.
"Saya waktu itu sebenarnya bisa bahasa Inggris, tapi enggak pede sama tesnya. Soalnya deadline lamaran mepet, dan mereka minta bukti sertifikat," kata Alya, Pekerja Swasta.
Meski diterima bekerja, ia harus belajar secara mandiri untuk menyeimbangkan kemampuan nyata dengan dokumen yang dilampirkan. Menurutnya, perusahaan lebih sering menilai kandidat dari dokumen formal daripada uji kompetensi langsung.
"Di pekerjaan, akhirnya saya belajar lagi sendiri. Karena mau enggak mau harus bisa ngomong sama klien luar," ujar Alya.
Arif, seorang pengelola lembaga kursus, mengakui adanya permintaan paket sertifikat prediksi dari mahasiswa yang terdesak waktu. Layanan ini biasanya menyebar melalui rekomendasi mulut ke mulut.
"Kalau yang kursus ya semua orang bisa daftar. Tapi memang ada permintaan lain, biasanya dari mahasiswa yang kepepet," kata Arif, Pengelola Lembaga Kursus.
Ia menjelaskan bahwa banyak mahasiswa mendatangi lembaganya dalam kondisi panik karena risiko tertunda satu semester. Sertifikat yang dikeluarkan merupakan hasil prediksi internal lembaga, bukan sertifikat internasional resmi.
"Kadang mereka datang dengan kondisi panik. Karena kalau telat, bisa mundur satu semester," kata Arif.
Arif menegaskan bahwa dokumen tersebut tetap diterima oleh banyak kampus karena verifikasi yang longgar. Pihak universitas seringkali hanya melihat keberadaan sertifikat dan skor tanpa mengecek keabsahan lembaga penerbit.
"Sertifikatnya atas nama lembaga kami. Bukan TOEFL internasional," kata Arif.
Ia berpendapat bahwa solusi dari fenomena ini adalah perubahan sistem pembinaan bahasa Inggris di kampus sejak awal masa studi. Penindakan terhadap mahasiswa dianggap tidak cukup tanpa adanya perbaikan fasilitas tes yang terjangkau.
"Banyak kampus cuma lihat ada sertifikat, ada skor, selesai. Jarang yang benar-benar cek," ujar Arif.
Arif menambahkan, jika kampus mewajibkan sertifikat resmi, maka harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas karena biaya tes internasional sangat tinggi bagi mahasiswa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada jalur ilegal.
"Kalau kampus serius ingin mahasiswa punya kemampuan bahasa Inggris, harusnya dibina dari awal. Jangan cuma minta hasil," ujar Arif.
Kebijakan administratif yang kaku dinilai menjadi akar dari suburnya pasar joki bahasa Inggris. Selama kriteria dokumen lebih diutamakan daripada kompetensi, ruang bagi praktik jasa joki akan tetap tersedia.
"Kalau semuanya harus resmi, ya orang akan tes resmi. Tapi itu juga harus dibarengi fasilitas, karena tes resmi mahal," kata Arif.
