Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan instruksi agar seluruh sekolah di Indonesia mulai menerapkan Bahasa Prancis sebagai salah satu mata pelajaran. Arahan ini disampaikan langsung oleh Presiden saat melangsungkan kunjungan kenegaraan ke Paris, Prancis, pada Kamis (28/5).
Hingga saat ini, tercatat Presiden Prabowo telah mengunjungi Prancis sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Hubungan bilateral yang sangat harmonis menjadi alasan utama di balik munculnya kebijakan pendidikan baru ini.
Presiden mengungkapkan keinginan kuatnya untuk mempererat kerja sama antarkedua negara, terutama dalam sektor sains, teknologi, dan pendidikan. Hal ini dipandang strategis demi kemajuan Indonesia di masa depan.
"Saya telah memberikan instruksi supaya seluruh jenjang pendidikan di Indonesia mempelajari Bahasa Prancis. Keputusan ini diambil dengan melihat arah perkembangan dunia ke depan," tutur Prabowo dalam pidatonya di Istana Elysee.
Pentingnya Diplomasi dan Bahasa Asing
Konteks global yang saat ini sedang tidak menentu akibat berbagai konflik turut menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Prabowo memiliki keyakinan bahwa Indonesia dan Prancis dapat memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dunia.
Menurutnya, Indonesia akan senantiasa mendukung berbagai upaya yang bertujuan untuk menjaga perdamaian global. Komitmen ini selaras dengan langkah diplomasi melalui pengenalan bahasa resmi negara mitra.
Sebelum adanya instruksi terkait Bahasa Prancis, Prabowo juga pernah melontarkan gagasan serupa mengenai penggunaan Bahasa Portugis di sekolah-sekolah tanah air. Rencana itu muncul saat beliau menerima kunjungan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pada Oktober 2025.
Kala itu, Brasil dinilai sebagai mitra yang sangat krusial bagi kepentingan nasional Indonesia. Prabowo pun menegaskan bahwa pengajaran bahasa resmi Brasil akan menjadi prioritas dalam kurikulum pendidikan nasional.
"Sebagai bentuk penghargaan karena kami memandang Brasil sangat penting, saya memutuskan Bahasa Portugis menjadi salah satu fokus dalam disiplin pendidikan di Indonesia," jelas Prabowo dalam kesempatan tersebut.
Kritik dari Organisasi Profesi Guru
Meskipun instruksi ini sudah disampaikan oleh Presiden, hingga saat ini belum ada pembahasan teknis lebih lanjut mengenai implementasinya. Rencana tersebut justru menuai gelombang kritik dari Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G).
Satriwan Salim selaku Koordinator P2G menilai bahwa instruksi yang diberikan oleh Presiden terkesan tidak jelas. Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut tampak seperti sekadar basa-basi dalam forum diplomatik tanpa pertimbangan matang.
Kekhawatiran Satriwan muncul karena pola instruksi ini terlihat repetitif setiap kali Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Ia khawatir bahasa-bahasa lain akan ikut diwajibkan secara mendadak setelah pertemuan bilateral lainnya.
"Bukan tidak mungkin jika nanti bertemu PM Jepang, bahasa Jepang akan masuk kurikulum. Begitu juga saat bertemu pemimpin Tiongkok atau Belanda, bahasa Mandarin dan Belanda bisa tiba-tiba diwajibkan," ujar Satriwan secara tertulis.
Satriwan juga menekankan bahwa pengelolaan sektor pendidikan nasional tidak seharusnya dilakukan dengan cara yang terkesan main-main. Ia memberikan beberapa poin keberatan terkait rencana penambahan beban bahasa asing ini.
Beberapa alasan utama penolakan dari pihak P2G terhadap kebijakan tersebut adalah:
- Kebijakan ini tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, sehingga bukan merupakan prioritas pembangunan.
- Penerapan bahasa asing baru di semua jenjang, mulai dari SD hingga SMA, akan menambah beban kurikulum yang saat ini sudah dirasa sangat padat bagi para siswa.
- Adanya kendala besar dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik atau guru bahasa asing dalam jumlah yang sangat masif di ratusan ribu sekolah.
- Struktur kurikulum nasional sebenarnya sudah memberikan ruang bagi bahasa asing sebagai mata pelajaran pilihan sesuai minat siswa sejak lama.
Satriwan menjelaskan bahwa dalam Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka, siswa sudah bisa memilih bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, hingga Jepang. Hal ini dirasa sudah cukup untuk memfasilitasi minat bahasa siswa.
Berikut adalah perkiraan kebutuhan tenaga pendidik jika kebijakan ini dipaksakan merujuk pada data P2G:
| Kategori Kebutuhan | Estimasi Jumlah |
|---|---|
| Total Sekolah (SD hingga SMA/Sederajat) | 240.000 Sekolah |
| Asumsi Kebutuhan Guru per Sekolah | 2 Guru (Prancis & Portugis) |
| Total Kebutuhan Guru Bahasa Asing Baru | 480.000 Personel |
Angka kebutuhan guru yang mencapai hampir setengah juta orang tersebut dinilai sangat tidak realistis untuk dipenuhi dalam waktu singkat. Hal ini menjadi tantangan logistik dan finansial yang sangat berat bagi pemerintah.
Di sisi lain, pada jenjang SMK khususnya jurusan pariwisata, bahasa asing non-Inggris memang sudah menjadi standar kompetensi keahlian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kemampuan praktis siswa di dunia kerja nantinya.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) sendiri sebenarnya memiliki agenda tersendiri terkait penguasaan bahasa internasional pada tahun 2026 ini. Program tersebut lebih bersifat pengembangan kompetensi daripada kewajiban kurikulum massal.
Pihak kementerian rencananya akan meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup berbagai bahasa populer dunia. Skema ini sudah mulai menjangkau ribuan siswa di ratusan SMK di seluruh Indonesia.
