Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui Indosat Business merilis laporan mengenai risiko keamanan siber yang kian kompleks pada Senin (11/5/2026). Perusahaan mencatat adanya fenomena resilience gap akibat laju digitalisasi yang melampaui kesiapan organisasi dalam membangun ketahanan sistem.
Dilansir dari Detik iNET, pertumbuhan kasus penipuan terkait kecerdasan buatan atau AI-related fraud di sektor finansial teknologi (fintech) Indonesia mencapai angka 1.550 persen. Modus kejahatan yang mendominasi meliputi penggunaan deepfake serta peniruan suara berbasis AI untuk manipulasi identitas.
Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Danny Buldansyah menjelaskan bahwa ketahanan siber saat ini bukan sekadar urusan teknis. Hal ini menjadi syarat mutlak bagi perusahaan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan kelangsungan operasional di pasar digital.
"Cyber resilience bukan lagi isu teknologi semata, tetapi fondasi kepercayaan dan keberlangsungan bisnis," ujar Muhammad Danny Buldansyah, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison.
Danny menekankan bahwa sektor korporasi kini menuntut lebih dari sekadar penyediaan konektivitas. Organisasi membutuhkan kerangka kerja keamanan yang mampu beradaptasi secara otomatis terhadap serangan modern yang terus berkembang pesat.
"Cyber resilience bukan lagi isu teknologi semata, tetapi fondasi kepercayaan dan keberlangsungan bisnis," ujar Muhammad Danny Buldansyah, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison.
Laporan bertajuk A Business-Centric Framework for Enterprise Cyber-Resilience ini disusun bersama pakar keamanan siber Charles Lim. Charles memperingatkan bahwa kemunculan teknologi deepfake membuat ancaman digital semakin sulit untuk dideteksi oleh sistem keamanan konvensional.
"Organisasi perlu beralih dari pendekatan yang reaktif menuju cyber resilience yang lebih adaptif dan berkelanjutan," ucap Charles Lim, Pakar Keamanan Siber.
Data dari Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025 memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan hanya 11 persen organisasi di Indonesia yang benar-benar siap menghadapi serangan siber. Ketidaksiapan ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang mencapai rata-rata Rp15 miliar akibat kebocoran data.
Selain ancaman AI, risiko ransomware tetap menjadi perhatian utama setelah serangan terhadap pusat data nasional pada 2024 mengganggu 200 layanan publik. Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi kini mewajibkan perusahaan melaporkan insiden siber dalam kurun waktu maksimal 72 jam.
