Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan para pelaku usaha bahwa hari ini, Minggu, 31 Mei 2026, merupakan batas akhir masa relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2025. Kebijakan ini menjadi momen krusial bagi wajib pajak badan untuk segera menuntaskan kewajiban administratif perpajakannya.
Perpanjangan waktu yang diberikan hingga akhir Mei ini secara resmi tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026. Dengan tibanya tanggal tersebut, hari ini menjadi kesempatan terakhir bagi seluruh perusahaan atau organisasi untuk melapor tanpa terkena denda keterlambatan.
Persiapan Penting Sebelum Melapor SPT Badan
Bagi para wajib pajak badan yang berencana melakukan pelaporan di hari terakhir ini, sangat disarankan untuk melakukan pengecekan mendalam terhadap dokumen pendukung. Ketelitian menjadi kunci agar proses pengunggahan data melalui sistem perpajakan terbaru tidak mengalami hambatan teknis yang berarti.
KP2KP Kalabahi melalui pengumuman resminya memberikan panduan mengenai tiga hal utama yang harus dipastikan kelengkapannya oleh wajib pajak :
- Akses Akun Coretax: Pastikan akun pada sistem Coretax sudah aktif dan dapat diakses dengan lancar oleh pengguna.
- Kode Otorisasi: Pastikan kode otorisasi sudah tersedia dan siap digunakan untuk memvalidasi proses pelaporan.
- Laporan Keuangan: Pastikan dokumen laporan keuangan perusahaan telah disusun secara lengkap dan data di dalamnya sudah sesuai.
Penjelasan tersebut disampaikan melalui akun media sosial resmi KP2KP Kalabahi pada Minggu, 31 Mei 2026. Pihak otoritas pajak menekankan bahwa persiapan dokumen yang matang akan mempermudah navigasi di dalam platform digital yang digunakan.
Menghindari Kendala Teknis dan Sanksi
Direktorat Jenderal Pajak menghimbau wajib pajak untuk segera menyelesaikan pengisian SPT sesegera mungkin guna menghindari penumpukan trafik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kendala teknis akibat tingginya beban pada sistem coretax menjelang tengah malam.
Selain menghindari antrean digital, kepatuhan tepat waktu juga menjadi benteng utama agar wajib pajak tidak terbebani oleh sanksi administratif. DJP berupaya memberikan kemudahan pelayanan, namun ketepatan waktu tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing wajib pajak badan.
Berdasarkan ketentuan dalam KEP-71/PJ/2026, terdapat tiga poin utama mengenai penghapusan sanksi administratif yang diberikan pemerintah :
| Kategori Sanksi | Ketentuan Penghapusan Sanksi |
|---|---|
| Keterlambatan SPT Tahunan | Berlaku untuk penyampaian SPT PPh Badan 2025 yang dilakukan maksimal 1 bulan setelah jatuh tempo normal. |
| Keterlambatan Pembayaran | Berlaku untuk setoran PPh Pasal 29 yang dibayarkan maksimal 1 bulan setelah melewati batas waktu resmi. |
| Kekurangan Pembayaran | Berlaku bagi wajib pajak yang mendapat perpanjangan waktu, selama pelunasan dilakukan maksimal 1 bulan dari jatuh tempo. |
Penghapusan sanksi administratif ini dilakukan secara otomatis dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak yang bersangkutan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merapikan administrasi perpajakannya secara lebih teliti.
Jika dalam pelaksanaannya ternyata sudah ada Surat Tagihan Pajak yang terbit, maka Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP memiliki wewenang untuk menghapusnya. Proses penghapusan sanksi tersebut akan dilakukan secara jabatan oleh pihak otoritas tanpa perlu pengajuan rumit dari wajib pajak.
Layanan Perpajakan di Era Baru
Penerapan sistem coretax oleh DJP terus diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk mempermudah berbagai urusan administrasi pajak. Sosialisasi gencar dilakukan di berbagai daerah, termasuk pengenalan cara lapor SPT kepada kalangan mahasiswa dan calon pelaku usaha di masa depan.
Seiring dengan berakhirnya masa relaksasi hari ini, para wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas digital yang tersedia secara optimal. Hingga saat ini, DJP mencatat telah menerima jutaan laporan SPT, namun angka tersebut diharapkan terus bertambah hingga penutupan periode relaksasi.
Otoritas pajak juga menegaskan komitmennya dalam transparansi layanan, termasuk dalam penanganan keluhan wajib pajak seperti tagihan pajak yang tidak sesuai. Koordinasi yang baik antara kantor pajak dan wajib pajak menjadi landasan penting dalam menciptakan iklim perpajakan yang sehat dan teratur.
Bagi Anda yang belum melaporkan SPT Tahunan Badan tahun pajak 2025, pastikan seluruh berkas telah siap sebelum mengakses platform mandiri. Manfaatkan waktu yang tersisa di penghujung Mei ini untuk memastikan status kepatuhan pajak perusahaan Anda tetap terjaga dengan baik.
