Biaya internet per Mbps di Indonesia dinilai masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kondisi wilayah yang sangat luas dan kondisi geografis kepulauan menjadi faktor utama yang memengaruhi struktur harga tersebut.
Laporan Global Broadband Price League 2026 yang dikutip dari Teknologi menunjukkan bahwa Vietnam memimpin sebagai negara dengan harga internet termurah di Asia Tenggara, yakni US$10,24. Indonesia menyusul di posisi kedua dengan harga US$10,66, yang secara global menempatkan tanah air di peringkat ke-12 dari 214 negara.
Meskipun harga paket bulanan terlihat kompetitif, Indonesia tertinggal jauh dari sisi kualitas dan nilai per Mbps. Sebagai perbandingan, Singapura menawarkan kecepatan rata-rata mencapai 410 Mbps dengan biaya bulanan US$32,22, sehingga beban per Mbps hanya US$0,08. Thailand juga mencatatkan efisiensi tinggi dengan kecepatan 272,6 Mbps.
Di sisi lain, pengguna di Indonesia rata-rata hanya menikmati kecepatan 31,2 Mbps dengan biaya sekitar US$10,22 per bulan. Hal ini menyebabkan biaya per Mbps di Indonesia menyentuh angka US$0,34, jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan negara tetangga.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menjelaskan bahwa disparitas ini dipicu oleh infrastruktur yang belum tersebar merata. Menurutnya, layanan di Pulau Jawa sudah relatif baik, namun kondisi berbeda ditemukan di kawasan timur Indonesia dan wilayah kepulauan.
Kesenjangan sarana pendukung menyebabkan kualitas layanan yang diterima masyarakat tidak seragam meski harga jualnya cenderung sama.
"Ini membuat secara average, cost per Mbps Indonesia masih cukup mahal, terutama di broadband," kata Arif.
Arif menambahkan bahwa harga layanan broadband tetap stabil meskipun ada tekanan dari kenaikan harga minyak, dolar, dan material fiber optik. Strategi pengelolaan biaya operasional dari masing-masing operator menjadi kunci dalam menjaga daya saing harga di pasar.
Bagi operator kecil, ekspansi mungkin tidak terlalu memberatkan belanja modal atau capex. Namun, perusahaan dengan skala ekspansi besar merasakan tekanan biaya yang signifikan akibat kenaikan harga bahan baku jaringan.
Kendala Pembangunan di Wilayah Non-Urban
Pembangunan jaringan di area luar perkotaan menghadapi tantangan berupa jumlah penduduk yang minim sehingga skala ekonomi sulit tercapai. Selain itu, biaya logistik dan mobilisasi tenaga kerja ke wilayah tersebut jauh lebih tinggi.
"Untuk menggelar di area yang non-urban, ini jujur aja, cost-nya lebih tinggi, karena biaya transport material lebih tinggi, mobilisasi orang lebih tinggi, jadi bisa dibilang kadang-kadang economical skill-nya suka tidak masuk tuh," kata Arif.
Faktor-faktor tersebut membuat operator lebih cenderung memprioritaskan pembangunan di wilayah padat penduduk demi efisiensi investasi.
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sarwoto Atmosutarno, berpendapat bahwa efisiensi biaya internet per kapita masih bisa ditingkatkan. Ia menyoroti lambatnya adopsi teknologi terkini seperti 5G dan fiber optic cores sebagai penyebab inefisiensi biaya operasional.
"Kompetisi akibat dibuka nya kran perijinan penyelenggaraan jaringan dan jasa internet. Saatnya konsolidasi," kata Sarwoto.
Target Peningkatan Kecepatan Internet Nasional
Data APJII menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 229,43 juta jiwa pada 2025 dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66%. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kini berupaya meningkatkan kualitas layanan tersebut.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, telah menginstruksikan para operator seluler untuk menyediakan layanan yang lebih cepat namun tetap dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
"Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya," kata Meutya.
Berdasarkan Rencana Strategis 2025ÔÇô2029, pemerintah menargetkan kecepatan mobile broadband naik secara bertahap dari 60 Mbps pada 2026 hingga mencapai 100 Mbps pada 2029. Untuk fixed broadband, target kecepatan dipatok meningkat dari 45 Mbps pada 2026 menuju 100 Mbps di akhir periode rencana tersebut.
Dalam jangka pendek, Komdigi menargetkan kecepatan rata-rata mobile broadband di ibu kota provinsi bisa menyentuh angka 80 Mbps pada 2026. Upaya ini akan didorong melalui perluasan jaringan serat optik dan penguatan infrastruktur 5G di berbagai wilayah Indonesia.
