Eks Kepala BGN Jadi Tersangka Korupsi, Purbaya: Hasil Evaluasi Presiden 2026 yang Mengejutkan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait ditetaparkannya mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka. Kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam pengawasan anggaran.

Purbaya mengaku baru mendengar kabar mengenai status hukum Dadan Hindayana saat sedang berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (3/6/2026). Ia sempat menyampaikan rasa prihatinnya ketika awak media mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut secara langsung.

Evaluasi Presiden dan Penyesuaian Anggaran BGN

Kasus korupsi ini mencuat di tengah pengawasan ketat terhadap anggaran BGN yang jumlahnya cukup besar, yakni mencapai sekitar Rp 268 triliun. Menkeu menegaskan bahwa pergantian jabatan di tubuh lembaga tersebut murni merupakan kewenangan penuh dari pihak Istana.

Purbaya menjelaskan bahwa langkah pencopotan Dadan Hindayana merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja yang dilakukan langsung oleh Presiden. Kementerian Keuangan sendiri menyatakan tidak ikut campur dalam proses pengambilan keputusan pergantian kepemimpinan di BGN tersebut.

Terkait penggunaan dana negara, Purbaya memperkirakan realisasi anggaran untuk Badan Gizi Nasional pada tahun ini tidak akan mencapai pagu awal. Penurunan proyeksi ini disebabkan oleh berbagai faktor teknis dalam pelaksanaan program di lapangan.

Beberapa faktor yang memengaruhi berkurangnya serapan anggaran antara lain adalah adanya pemotongan jumlah hari kerja serta berbagai penyesuaian operasional lainnya. Dengan demikian, total dana yang dikucurkan dipastikan akan berada sedikit di bawah target awal yang ditetapkan.

Mekanisme Pengawasan Lintas Lembaga

Pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan oleh BGN akan dipantau dengan sangat teliti, terutama menyangkut struktur biaya program. Purbaya menjamin pengawasan dilakukan secara berlapis untuk mencegah terjadinya penyimpangan lebih lanjut.

Beberapa lembaga yang terlibat aktif dalam memantau tata kelola keuangan di Badan Gizi Nasional antara lain:

• Kementerian Keuangan: Melakukan verifikasi terhadap harga dan struktur biaya yang diajukan dalam program.
• BPKP: Bertugas melakukan audit serta pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara.
• Kejaksaan Agung: Menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemeriksaan jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi.

Koordinasi antarlembaga negara ini menjadi kunci utama dalam menjaga transparansi penggunaan dana publik. Setiap instansi akan saling bertukar data dan informasi untuk memperkuat proses pemeriksaan sekaligus mendukung upaya penegakan hukum yang sedang berjalan.

Dadan Hindayana dan Dua Rekannya Menjadi Tersangka

Kejaksaan Agung secara resmi telah menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiganya diduga terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan keuangan negara pada periode anggaran 2025-2026.

Syarief Sulaeman Nahdi, selaku Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, mengumumkan identitas para tersangka setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi yang panjang. Selain Dadan Hindayana, dua orang lainnya yang terseret adalah Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Berikut adalah daftar mantan pimpinan BGN yang kini berstatus tersangka dalam kasus tersebut:

• Dadan Hindayana: Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
• Sony Sonjaya: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
• Lodewyk Pusung: Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan.

Ketiga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan mereka. Proses hukum kini terus berlanjut guna mendalami seluruh aliran dana yang dianggap tidak wajar dalam program tersebut.

Kronologi Penahanan dan Dugaan Pelanggaran

Sebelum resmi ditahan, Dadan Hindayana sempat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BGN pada tanggal 2 Juni 2026. Penahanan dilakukan tak lama setelah ia kembali ke tanah air setelah melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi bersama istrinya.

Dadan diketahui berangkat haji menggunakan kuota reguler setelah menanti antrean selama 12 tahun lamanya. Namun, kepulangannya justru disambut oleh proses penyidikan terkait dugaan korupsi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyidik Kejaksaan Agung langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap Dadan mengenai tata kelola SPPG yang bermasalah. Berdasarkan pemantauan di lokasi, Dadan keluar dari gedung kejaksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda yang mencolok.

Dengan pengawalan ketat dari petugas, Dadan terlihat berjalan menuju mobil tahanan dengan ekspresi wajah yang muram dan tertutup. Ia segera dibawa menggunakan kendaraan tahanan berwarna hijau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di rumah tahanan.

Profil Ringkas Kasus Korupsi BGN

Kasus ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut program strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan gizi masyarakat luas. Dugaan adanya praktik jual-beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi salah satu poin krusial dalam penyidikan.

Berikut adalah ringkasan data terkait perkembangan kasus korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional:

Data di atas menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab pengelolaan dana di lembaga ini, sehingga potensi kebocoran anggaran menjadi perhatian banyak pihak. Pemerintah berharap proses hukum ini dapat berjalan transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program-program nasional.

Selain fokus pada penegakan hukum, pemerintah juga berjanji untuk terus memperbaiki sistem manajemen di internal BGN agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tata kelola yang bersih dan akuntabel kini menjadi prioritas utama bagi pimpinan baru lembaga tersebut nantinya.