Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak pemerintah segera merampungkan proyek jalur double-double track (DDT) menyusul kecelakaan maut kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama para mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026), sebagaimana dilansir dari Kompas.
Pemisahan jalur kereta antar-kota dan kereta komuter di lintas Jabodetabek dinilai sudah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi kelancaran operasional. Langkah mempercepat realisasi infrastruktur ini dianggap tidak perlu lagi menunggu hasil rekomendasi tambahan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
"DDT itu sudah enggak usah nunggu rekomendasi KNKT. Di situ memang sudah perlu pemisahan antara jalur cepat luar kota dengan jalur kereta api dalam kota," ujar Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Kepadatan lalu lintas kereta di kawasan Jabodetabek membuat proyek DDT sepanjang sekitar 17 kilometer ini menjadi krusial untuk menekan risiko kecelakaan. Huda menegaskan bahwa masalah anggaran tidak boleh lagi menjadi alasan penghambat karena Presiden sudah mengalokasikan dana senilai Rp 7 triliun.
"Enggak boleh lagi ada isu enggak ada anggaran. Pak Presiden sudah ngasih Rp 7 triliun," kata Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Selain proyek DDT, persoalan ribuan perlintasan sebidang di Indonesia turut disorot karena menjadi titik rawan kecelakaan. Pembagian kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah dinilai membuat penanganan berjalan lambat di lapangan.
"Kalau lagi-lagi lempar-lemparan, pemda provinsi belum tentu punya duit, pemda kabupaten/kota belum tentu punya duit," ujar Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Guna mengatasi kelambatan tersebut, Huda mengusulkan agar penanganan seluruh perlintasan sebidang diambil alih secara penuh oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Langkah ini diambil mengingat volume perlintasan sebidang yang harus ditangani sangat besar di wilayah Jawa maupun nasional.
"Tantangannya memang berat, kita punya 3.700 perlintasan sebidang seluruh Indonesia, se-Jawa hampir 2.500 (perlintasan sebidang)," kata Syaiful Huda, Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Merespons desakan dari parlemen, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa proyek pembangunan jalur DDT Manggarai-Jatinegara saat ini masih terus berjalan dalam tahap pelaksanaan konstruksi.
"Penyelesaian jalur double-double track Manggarai-Jatinegara diharapkan selesai pada akhir 2027 dan bisa beroperasi pada awal 2028," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
Kementerian Perhubungan juga telah memasukkan jalur DDT Bekasi-Cikarang ke dalam rencana struktur program untuk periode tahun 2027-2029. Bersamaan dengan itu, pengawasan terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku operator akan diperketat, meliputi kepatuhan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka), batas kecepatan, waktu kedatangan-keberangkatan, hingga jarak aman antar-kereta.
"Headway antara kereta api wajib dipenuhi secara ketat di setiap lintasan operasional," kata Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.
